Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten secara resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk melakukan studi pengembangan Mass Rapid Transit (MRT) Lintas Timur-Barat Fase 2, yang akan menghubungkan Kembangan, Jakarta Barat, dengan Balaraja, Banten. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi massal di kawasan aglomerasi Jakarta dan Banten.
Langkah Strategis Konektivitas Antarwilayah
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan momen bersejarah dalam upaya mewujudkan sistem transportasi massal yang terintegrasi lintas wilayah. Ia optimistis jika proyek ini terwujud, jangkauan MRT Jakarta akan meluas hingga ke wilayah Banten.
“Kalau apa yang ditandatangani tadi terwujud, ini sejarah banget dan tidak akan pernah terlupakan. MRT Jakarta bisa melayani wilayah yang jauh lebih luas, termasuk masuk ke Banten,” ujar Pramono saat menyaksikan penandatanganan di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pramono menjelaskan, pengembangan MRT Timur-Barat Fase 2 ini krusial untuk memperkuat sistem transportasi di Jakarta dan wilayah aglomerasi yang dihuni oleh sekitar 42 juta penduduk. Ia menekankan bahwa pengembangan MRT lintas provinsi memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan sektor swasta.
“Ini simbiosis mutualisme. Jakarta diuntungkan, Banten diuntungkan, pengembang juga diuntungkan,” katanya. Pramono berharap MoU ini tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan segera diwujudkan dalam pembangunan nyata. Ia menargetkan, jika studi berjalan lancar, pembangunan MRT Kembangan-Balaraja dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun mendatang.
“Yang paling penting bukan hanya MoU, tapi realisasinya,” tegasnya.
Kebutuhan Mendesak Mobilitas Pekerja
Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyoroti pentingnya integrasi transportasi massal bagi mobilitas pekerja yang setiap hari melintasi batas wilayah antara Banten dan Jakarta.
“Warga Banten, khususnya Tangerang Raya, sebagian besar bekerja di Jakarta. Karena itu, transportasi massal yang terintegrasi menjadi kebutuhan bersama,” ungkap Andra.
Fokus Kajian Awal dan Target Penyelesaian
Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, memaparkan bahwa fokus utama MoU ini adalah penyusunan kajian awal yang mencakup aspek kelembagaan, keuangan, dan teknis trase. Kajian ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 8 hingga 10 bulan.
“Setelah studi selesai, baru nanti diputuskan skema pembiayaan dan teknis pembangunan lebih lanjut,” jelas Tuhiyat.
