Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari posisi sebagai menteri kepolisian. Tawaran tersebut muncul seiring dengan adanya gagasan untuk menempatkan institusi Polri di bawah sebuah kementerian khusus.
Penolakan Tegas dan Alasan di Baliknya
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (26/1/2026), Jenderal Sigit menyatakan penolakannya secara tegas. “Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” ujar Jenderal Sigit.
Bahkan, Kapolri menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menduduki jabatan menteri kepolisian. Ia berpendapat bahwa penempatan Polri di bawah kementerian akan berdampak pada pelemahan institusi Polri itu sendiri, negara, maupun Presiden RI.
“Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegasnya. “Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden.”
Potensi ‘Matahari Kembar’ dan Dukungan DPR
Jenderal Sigit juga menyoroti potensi munculnya fenomena ‘matahari kembar’ jika Polri berada di bawah kementerian khusus. Ia berpesan kepada seluruh jajarannya untuk terus berjuang mempertahankan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden RI.
“Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” kata Sigit.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI memberikan dukungan penuh agar Polri tetap berada langsung di bawah presiden. Kapolri pun menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut.
“Terima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah presiden di mana ini adalah bagian dari mandat reformasi yang tentunya harus ditindaklanjuti,” pungkas Jenderal Sigit.
