Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) akan mendonasikan seluruh hasil Panen Raya Serentak untuk korban bencana di Sumatera. Dana yang terkumpul dari penjualan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dari lembaga pemasyarakatan (lapas) dan balai pemasyarakatan (bapas) se-Indonesia diprioritaskan untuk penyediaan sumber air bersih.
Dorongan Menteri Agus untuk Kontribusi Langsung
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan TNI-Polri untuk menangani masalah air bersih di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan tanah longsor pada akhir November lalu. Meskipun demikian, Menteri Agus mendorong jajarannya untuk turut serta dalam upaya penanggulangan di lapangan, khususnya di daerah yang masih kekurangan pasokan air bersih.
“TNI Polri sudah mendapat arahan dari Bapak Presiden untuk membuat air bersih. Jadi, saran saya, kita nanti coba sisip ya, mana tahu masih ada yang kelewatan. Nanti para kakanwil memerintahkan para kalapas dan karutan yang ada di daerahnya, kepala kantor imigrasi yang ada di daerahnya, di daerah bencana untuk melihat ke bawah,” ujar Menteri Agus pada Kamis (15/1/2026).
Ia menekankan pentingnya air bersih sebagai prioritas utama. “Saran saya, prioritasnya kepada air bersih. Yang utamanya adalah untuk air bersih. Bukan apa-apa, air sangat penting sekali untuk kehidupan,” tegasnya.
Harapan Kemenimipas di Awal 2026
Menteri Agus berharap bantuan air bersih tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan kesegaran bagi jajaran Kemenimipas di awal tahun 2026. “Mudah-mudahan di awal Tahun Baru 2026 memberikan penyegaran buat kita semua. Amal ibadah rekan-rekan sekalian, memberikan hasil daripada panen raya ini untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin kesulitan air bersih,” tuturnya.
Ajakan Kolaborasi untuk Pemulihan Sumatera
Terkait upaya pemulihan Sumatera, Menteri Agus menegaskan bahwa seluruh aparatur negara memiliki tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan Presiden. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memberikan kontribusi.
“Pak gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa dan lurah adalah kepanjangan tangan Bapak Presiden. Di bidang keamanan, TNI-Polri sampai ke daerah, ada babinsa bhabinkamtibmas adalah juga kepanjangan tangan Bapak Presiden. Kemudian dinas-dinas itu dibuat atau dibentuk adalah merupakan kepanjangan tangan Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita semua harus bergandengan tangan,” ajaknya.
Ia menambahkan, “Tidak ada masalah yang bisa diselesaikan oleh satu orang. Ini masalah harus kita selesaikan bersama. Dan tiap kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjadi bagian yang memberi solusi atas semua permasalahan masyarakat yang dihadapi. Memang tugas kita itu.”
