Batam – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan bahwa kepala daerah, seperti bupati, wali kota, dan gubernur, memegang peranan krusial dalam keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Menurutnya, merekalah penentu utama dalam menjangkau dan menetapkan siswa yang berhak mendapatkan pendidikan gratis tersebut.
Peran Kepala Daerah dalam Verifikasi Siswa
Penegasan ini disampaikan Gus Ipul saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang diselenggarakan di Batam pada Selasa, 20 Januari 2026. Tema dialog yang diangkat adalah ‘Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah’.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (20/1/2026).
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Pemerintah secara proaktif menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, yang teridentifikasi dalam kelompok Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses penjangkauan ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah asesmen lapangan dilakukan, data calon siswa akan diserahkan kepada kepala daerah untuk proses verifikasi lebih lanjut sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
“Setelah tiga-tiganya setuju, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua datanya, saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,” papar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan, sebagaimana digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain menyediakan pendidikan gratis berkualitas, para siswa juga akan mendapatkan fasilitas pendukung seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, orang tua siswa akan dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi dan diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya adalah agar dampak sosial dari program ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh anggota keluarga.
Pesan Kejujuran dan Profesionalisme
Oleh karena itu, Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan proses penetapan siswa dengan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme, serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegasnya.
“Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan,” tambahnya.
Perkembangan Sekolah Rakyat
Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi. Total siswa yang terdaftar mencapai 15.945 orang, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Seiring dengan berjalannya program rintisan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga telah dimulai di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.
