Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay, menyoroti cara Menteri Pariwisata (Menpar) Widyanti Putri Wardhana dalam menjawab pertanyaan anggota dewan. Saleh menilai bahwa forum rapat kerja adalah tempat yang seharusnya digunakan untuk menjawab pertanyaan, bukan melalui media sosial.
Forum Rapat Lebih Tepat untuk Diskusi
Saleh menyampaikan hal ini saat membuka rapat kerja bersama Menpar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ia mengakui bahwa beberapa pertanyaan anggota dewan memang telah dijawab oleh Widyanti melalui media sosial. Namun, menurutnya, forum rapat kerja memberikan ruang yang lebih luas untuk perdebatan dan diskusi mendalam.
“Kemarin kan sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Ibu Menteri, tapi belum semua, masih banyak yang belum,” kata Saleh. Ia menambahkan, “Ya kan, ada yang dicicil lewat medsos padahal sebetulnya jawaban itu di sini mestinya, bukan di medsos. Karena di sini boleh berdebat, ya kan.”
Apresiasi Respons Menpar
Meskipun demikian, Saleh tetap mengapresiasi semangat Menpar dalam merespons pertanyaan-pertanyaan anggota dewan. Ia bahkan menawarkan agar Widyanti diberikan waktu khusus untuk menuntaskan jawaban terkait evaluasi program tahun 2025.
“Tapi sudah baguslah saya lihat, wah semangat Ibu kita ya kan. Nggak apa-apa, nanti soal itu boleh diperdebatkan juga kalau masih mau ya,” tuturnya.
Pembahasan Capaian Pariwisata 2025
Sebelumnya, Komisi VII DPR menggelar rapat kerja bersama Menpar pada Rabu (21/1/2026) untuk membahas capaian sektor pariwisata sepanjang 2025 dan rencana kerja kementerian tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Widyanti memaparkan bahwa Kemenpar berhasil meraih 154 penghargaan dari berbagai organisasi internasional pada 2025, meningkat signifikan dari 66 penghargaan di tahun sebelumnya.
Saleh sempat mempertanyakan manfaat dari ratusan penghargaan tersebut bagi masyarakat Indonesia. “Tapi, rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu per satu, jenisnya apa saja, penghargaan ini dan dampaknya untuk rakyat Indonesia,” ujar Saleh.
Klarifikasi Menpar Melalui Media Sosial
Beberapa hari setelah rapat, Widyanti mengunggah video klarifikasi di akun media sosialnya untuk meluruskan beberapa pemberitaan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menolak rapat dengan Komisi VII DPR.
“Tidak benar. Ini harus saya luruskan. Jadi kami rapat itu diundang DPR sebagai mitra Komisi II. Tidak ada soal saya menolak rapat. Bahkan saya menyampaikan, ‘Bapak Ketua, saya sudah mengosongkan waktu saya, saya siap rapat sampai malam.’ Tapi ini tidak dikutip oleh media,” kata Widyanti di akun Instagram-nya.
Ia menambahkan, “Jadi banyak media nih yang menulis itu, tapi mereka tidak hadir di sana dan tidak paham konteksnya. Yang terjadi adalah karena pembahasan sangat banyak, maka pimpinan akhirnya membagi dua rapat dan akan meneruskannya kembali di minggu depan.”
Widyanti juga menjelaskan manfaat penghargaan internasional bagi pariwisata Indonesia dalam video terpisah. Ia menekankan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan global yang tidak berbayar dan diberikan oleh institusi kredibel.
“Jadi penghargaan di sektor pariwisata itu merupakan bentuk pengakuan global. Ini sama sekali tidak berbayar dan diberikan oleh institusi yang kredibel, bergengsi, dan berstandar tinggi. Proses penilaiannya juga dilakukan secara independen dengan parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pastinya,” tuturnya.
Ia melanjutkan, “Sebagian penghargaan tersebut juga berbasis pada pengalaman dan ulasan wisatawan internasional yang telah berkunjung ke Indonesia, sehingga mencerminkan persepsi nyata terhadap kualitas destinasi, produk, dan layanan pariwisata nasional. Penghargaan ini pada dasarnya adalah apresiasi atas.”
