Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja tertutup bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, serta jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Selasa (10/1/2026). Agenda utama rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ini adalah pembahasan mengenai hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
Pembahasan Strategis Digelar Tertutup
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto, dan Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita. Selain itu, turut hadir pula para wakil kepala staf dari tiga matra TNI, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga tampak dalam pertemuan tersebut.
Utut Adianto menyatakan bahwa rapat ini perlu digelar secara tertutup untuk umum. Keputusan ini diambil lantaran adanya pembahasan yang bersifat strategis dan sensitif terkait pertahanan negara.
“Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Panglima TNI beserta kepala staf dan dirjen Kementerian Keuangan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” ujar Utut saat membuka rapat.
Ia menambahkan, “Karena ada satu dan lain hal, kalau diperikenankan dan kalau memang setuju, kita tertutup.” Alasan penutupan rapat ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih leluasa untuk mendiskusikan berbagai aspek krusial terkait hibah alpalhankam tanpa hambatan.
