Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, mendesak pemerintah untuk memprioritaskan Bali dalam program waste to energy guna mengatasi persoalan tumpukan sampah yang kian meresahkan. Sorotan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyinggung masalah serupa di Pulau Dewata.
Saleh mengaku pernah menyaksikan langsung kondisi sampah di Bali yang menjulang tinggi. “Waktu di Bali, saya sudah pernah lihat sampah yang dimaksud. Tumpukannya menjulang tinggi. Sepertinya itu sudah ada sejak lama. Pasti sudah meresahkan banyak pihak. Terutama pemerintah,” ujar Saleh kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah memiliki program waste to energy yang rencananya akan dibangun di 34 kota tahun ini. Oleh karena itu, Saleh mendorong agar Bali menjadi salah satu provinsi yang didahulukan dalam program tersebut.
“Dalam konteks perang melawan sampah, saya dengar pemerintah sudah memiliki program waste to energy. Tahun ini, akan dibangun di 34 kota. Beriringan dengan program ini, Bali sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu yang perlu diutamakan untuk didahulukan,” tuturnya.
Saleh menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan rencana bersama untuk penanganan sampah di Bali. Ia meminta agar masalah ini tidak ditunda-tunda.
“Kemenpar dan Pemprov Bali perlu duduk bersama. Harus ada rencana bersama agar diutamakan dan diprioritaskan. Saya yakin, Prabowo akan menyetujui hal tersebut. Dalam waktu panjang, Kemenpar dan Pemrov Bali juga sudah harus ikut dalam program pemerintah lainnya. Saya dengar ada juga Gerakan Indonesia Asri, Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R, dan Rumah Maggot (pakai larva),” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak ada alasan untuk berdiam diri dalam menghadapi persoalan sampah. “Sampah itu memang tidak baik. Tidak ada alasan untuk berdiam diri. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, jangan tunggu sampai esok lusa,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, Komisi VII DPR siap mengawasi dan memberikan dukungan regulasi jika diperlukan untuk program pengelolaan sampah. Menurutnya, kebersihan merupakan cerminan kemajuan suatu negara.
“Suatu negara dikatakan maju jika negara itu bersih. Hanya di tempat bersih orang akan tenang dan nyaman untuk hidup dan tinggal. Karena itu tidak salah bila disebut bahwa kebersihan adalah ciri utama negara maju,” imbuhnya.
Kritik Presiden Prabowo Terhadap Kebersihan Bali
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sampah di Bali yang dinilai dapat menghalangi kunjungan wisatawan.
“Indonesia indah, dia mau datang, lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor,” ujar Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Prabowo mengungkit keluhan sejumlah tokoh luar negeri mengenai kebersihan Bali. Ia mengaku pernah mendengar langsung penilaian tersebut saat bertemu dengan para tokoh di Korea Selatan.
“Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara di mana pun dia nggak basa-basi. Dia bilang ‘Your excellency, I just came from Bali. Bali so dirty now. Bali not nice’. Ah saya, tapi saya terima itu sebagai koreksi,” ucap Prabowo.
Presiden juga menunjukkan foto kondisi sampah di salah satu pantai Bali pada Desember 2025 sebagai bukti.
“Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” tanyanya.
Prabowo mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama mengatasi masalah kebersihan tersebut.
