Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mendesak jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk segera mempercepat langkah pemulihan di wilayah terdampak. Perhatian khusus diminta untuk area yang belum sepenuhnya pulih dari sisi pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi.
Percepatan Pemulihan Pascabencana
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026), Tito Karnavian menekankan pentingnya bantuan dari berbagai kementerian. “Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali terutama pasarnya juga warung-warungnya, UMKM-nya, ini perlu kerja keras,” ujar Tito dalam keterangannya pada Jumat (16/1/2026).
Rapat yang berlangsung hampir empat jam tersebut membahas indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian serius dari berbagai kementerian dan lembaga, khususnya di tiga provinsi Sumatera yang paling parah terdampak. Indikator utama seperti tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial, dinilai masih perlu dipercepat.
Semangat Gotong Royong dan Apresiasi Lembaga Nonpemerintah
Tito Karnavian menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat proses pemulihan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang telah turun langsung membantu masyarakat di wilayah terdampak, terutama di daerah pegunungan Aceh.
“Banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah, di Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan membantu (masyarakat),” kata Tito, merujuk pada lembaga seperti Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.
Target Rampung Sebelum Ramadan
Pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat rampung sebelum bulan Ramadan. Langkah percepatan yang akan ditempuh meliputi pembersihan kawasan terdampak dan pengurangan jumlah pengungsi. Bantuan akan diberikan bagi rumah rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
Bagi warga dengan rumah kategori rusak berat, diharapkan dapat berpindah ke hunian sementara (huntara). Sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), yang memungkinkan mereka menempati rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal hingga proses pemulihan selesai. “Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran yang nonbencana, yang tadi, PKH (Program Keluarga Harapan), sama untuk rumah tangga tadi, ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu ini akan cepat selesai,” ujar Tito.
Fokus Pemulihan di Aceh
Untuk wilayah Aceh, penanganan pascabencana dinilai memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai.
“Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya, dan itu mungkin kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri, Sekolah Kedinasan 15.000 aja … saya yakin dua minggu selesai,” kata Tito.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Djamari Chaniago; Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin); Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul); serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Turut hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
