Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, mendorong seluruh kepala daerah di Indonesia untuk secara aktif memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa penguatan SDM merupakan kunci fundamental bagi kemajuan bangsa.
Pentingnya SDM Unggul
Tito mencontohkan negara-negara seperti Singapura yang berhasil menjadi maju meskipun memiliki sumber daya alam (SDA) yang terbatas. Keberhasilan tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada pemanfaatan potensi SDM yang optimal.
Dalam konteks nasional, Tito mengemukakan pengamatan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap fenomena paradoks di Indonesia. Negara dengan SDA melimpah namun masih bergulat dengan persoalan kemiskinan.
“Pahami betul bahwa beliau (Prabowo) membalik dari konsep demokrasi ekonomi kapitalisme liberal yang menyerahkan kepada mekanisme pasar, intervensi pemerintah minimal, dan kemudian membuat terjadi perbedaan kaya dan miskin, dibalik menjadi ekonomi sosialis kerakyatan,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, pada Selasa (20/1). Rakernas kali ini mengusung tema ‘Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera’.
Program Pro-Rakyat untuk Kemajuan Daerah
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menggagas sejumlah program prorakyat yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda). Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan swasembada pangan.
Tito meyakini Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, sejalan dengan prediksi berbagai lembaga ekonomi internasional seperti World Bank, IMF, dan McKinsey.
Namun, ia mengingatkan bahwa lompatan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Transfer ke Daerah (TKD).
“Jangan pernah bermimpi untuk melompat (jika daerah hanya) mengandalkan APBD, apalagi melompat mengandalkan TKD, no way. Melompat itu akan kelihatan kalau swastanya hidup di daerah itu,” tegas Tito.
Strategi Daerah Mandiri
Untuk menghindari ketergantungan pada dana pusat, Tito memaparkan beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh daerah:
- Efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD.
- Inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat.
- Memanfaatkan program strategis nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah.
- Mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.
