JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi pembahasan bantuan rumah dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat yang digelar secara hybrid di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (26/1/2026) ini berfokus pada percepatan penanganan korban.
Dua Kategori Bantuan
Tito Karnavian menjelaskan, bantuan yang diberikan terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, bantuan untuk kerusakan rumah, dan kedua, bantuan untuk perorangan atau sosial.
Untuk bantuan sosial, pemerintah memberikan bantuan hidup sebesar Rp 15.000 per orang per hari. Selain itu, warga yang mengalami kerusakan atau kehilangan perabotan rumah tangga akibat bencana akan menerima bantuan senilai Rp 3 juta. Bagi yang terdampak gangguan mata pencaharian, disiapkan bantuan stimulus ekonomi sebesar Rp 5 juta.
Penetapan penerima bantuan stimulus ekonomi ini diserahkan kepada pemerintah daerah. “Ini diserahkan kepada para bupati/wali kota yang menentukan. Apakah orang itu layak untuk mendapatkan bantuan stimulan. Karena di lapangan kan case-nya beda-beda,” ujar Tito.
Skema Bantuan Kerusakan Rumah
Sementara itu, bantuan untuk kerusakan rumah dibagi menjadi tiga kategori: rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat atau hilang.
- Rumah rusak ringan akan mendapatkan bantuan Rp 15 juta.
- Rumah rusak sedang akan menerima bantuan Rp 30 juta.
- Rumah rusak berat atau hilang akan ditangani melalui skema hunian sementara (huntara) atau Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang memilih menyewa rumah atau tinggal sementara bersama keluarga.
Pendataan penerima DTH atau huntara harus dilakukan secara cermat oleh pemerintah daerah.
Pilihan Relokasi atau Pembangunan Ulang
Bagi warga yang rumahnya rusak berat, Tito menjelaskan ada dua pilihan. Pertama, rumah dibangun kembali di atas tanah yang telah dipilih (in situ/on site) yang akan dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kedua, warga dapat memilih untuk direlokasi ke satu kawasan hunian terpadu (kompleks) yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP).
“Saya memberikan waktu untuk pendataan itu sampai dengan Senin depan,” jelasnya.
Fokus pada 46 Daerah Terdampak
Dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak di tiga provinsi, enam daerah tidak mengajukan usulan bantuan karena kerusakan dinilai tidak signifikan dan telah ditangani secara mandiri. Penanganan difokuskan pada 46 kabupaten/kota lainnya.
Sebanyak 37 kabupaten/kota telah diverifikasi pendataannya oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara sembilan lainnya masih dalam proses validasi. Setelah validasi rampung, BNPB akan mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan.
Komitmen Lintas Kementerian
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat namun tetap sesuai aturan. Ia menekankan pentingnya gotong royong lintas kementerian dan lembaga agar penanganan pascabencana berjalan efektif dan berkualitas.
“Untuk bagaimana semuanya tetap tata kelolanya benar tapi cepat dan berkualitas. Saya pikir tematik fokusnya ya, cepat, benar, sesuai aturan dan berkualitas,” ujar Maruarar.
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan data, kepastian hukum, serta pemilihan lokasi relokasi yang aman dari risiko bencana, dekat dengan sumber mata pencaharian, dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti pasar, sekolah, dan layanan kesehatan.
“Ini memindahkan, bukan hanya membangun rumah, membangun jalan, tapi kehidupannya. Jadi kita juga tidak boleh nanti membangun rumah ternyata kosong. Kenapa? Jauh dari tempat kehidupannya. Tidak boleh begitu. Jadi kita mesti benar-benar cek betul (ekosistemnya),” tegasnya.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta secara daring oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Kepala LKPP Sarah Sadiqa, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan perwakilan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terdampak.
