Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melakukan pertemuan dengan Ketua DPD Sultan Najamudin di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (23/1/2026). Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas permasalahan kompleks yang dihadapi oleh desa-desa yang berada di dalam kawasan hutan.
Ribuan Desa Terjebak dalam Kawasan Hutan
Yandri Susanto menyampaikan keprihatinannya mengenai keberadaan ribuan desa yang secara administratif berada di dalam kawasan hutan. Ia mengungkapkan bahwa isu ini baru saja dibahas dalam rapat perdana Pansus Reforma Agraria. “Isu yang lain tadi, memang desa dalam kawasan hutan, kami juga mohon dukungan dari DPD RI karena kami minggu kemarin baru pertama menghadiri rapat perdana Pansus Reforma Agraria dengan isu utama ada ribuan desa yang dalam kawasan hutan,” ujar Yandri usai pertemuan.
Keberadaan desa di dalam kawasan hutan ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari hambatan pembangunan hingga potensi kriminalisasi bagi warga. “Ini tentu problemnya banyak, akibatnya banyak, maka ini perlu diselesaikan, sehingga nanti desa-desa dalam kawasan hutan itu bisa membangun, kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, tidak ada kriminalisasi dan lain sebagainya,” jelas Yandri.
Konsep Green Democracy dan Potensi Ekonomi Desa
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Sultan Najamudin turut memaparkan konsep yang diusung oleh DPD, yaitu green democracy, yang mencakup green parliament, green legislation, dan green economy, serta green education. Ia juga menyoroti potensi ekonomi desa yang sangat besar.
Sultan Najamudin mengusulkan gagasan kolaborasi antara Kementerian Desa dan DPD untuk mengembangkan program ‘desa hijau’ atau green village. Program ini bertujuan untuk mengkapitalisasi potensi ekonomi di tingkat desa agar dapat berkembang hingga ke kancah global, sembari tetap berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem dan lingkungan.
“Jadi, green village ini adalah atau desa hijau ini adalah, yang program yang akan kita beri nama atau beri judul kolaborasi antara Kementerian Desa dengan DPD,” ucap Sultan. Ia menambahkan, “Karena basis DPD itu adalah daerah, maka nyambung. Jadi, ada potensi ekonomi di tingkat desa yang kita akan kapitalisasi, akan create sedemikian rupa, bahkan akan go global, tapi di sisi lain kita juga harus berkontribusi dengan basis desa untuk memastikan bahwa ekosistem dan ekologi lingkungan kita tetap terjaga dengan baik.”
