Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memperkuat disiplin para siswa di Sekolah Rakyat. Dukungan ini dinilai memberikan dampak signifikan dalam membentuk karakter dan kemandirian anak-anak dari keluarga miskin serta miskin ekstrem.
Penguatan Disiplin dan Karakter Siswa
Gus Ipul mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kapolri dan jajaran kepolisian yang telah banyak membantu di lapangan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya penguatan disiplin siswa. “Saya kembali kepada apa yang ada di Sekolah Rakyat, tentu di sana ada penguatan kedisiplinan, hari ini, enam bulan kemudian. Pak Kapolri, saya ingin berterima kasih, teman-teman polisi banyak membantu kami di lapangan bersama TNI dalam rangka penguatan kedisiplinan (siswa),” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (11/2/2026).
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 yang diselenggarakan di The Krakatau Grand Ballroom, Pintu 1 Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Ia menjelaskan bahwa penguatan disiplin merupakan salah satu elemen krusial dalam proses pembelajaran di Sekolah Rakyat. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemandirian dan karakter yang kuat pada diri siswa.
“Yang awalnya anak-anak itu sungguh tidak tertib, tidak terbiasa dengan jadwal yang padat, kemudian mudah mengantuk, dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah lewat proses penguatan kedisiplinan, semuanya sudah lebih nyaman, bisa mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Sekolah Rakyat: Akses Pendidikan Berkualitas bagi Keluarga Prasejahtera
Dalam paparannya, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hadir sebagai institusi yang menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis bagi keluarga yang belum terjangkau oleh pembangunan. Fokus utamanya adalah pada mereka yang kurang beruntung, termasuk kelompok miskin dan miskin ekstrem yang terdata dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia menekankan bahwa kelompok yang sering disebut Presiden sebagai ‘The Invisible People’ ini memerlukan perhatian khusus. Dengan dukungan dari jejaring Polri, seperti Bhabinkamtibmas yang memiliki jangkauan hingga ke pelosok daerah, diharapkan program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
“Dan inilah sebenarnya yang mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden, agar mereka juga mendapatkan satu pendidikan yang memadai dan agar menjadi generasi tangguh pada Indonesia Emas yang akan datang,” ungkap Gus Ipul.
Mandat Konstitusi dan Solusi Terpadu
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hampir 4 juta anak usia sekolah masih berada di luar sistem pendidikan, baik yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun berisiko putus sekolah. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dipandang sebagai langkah konkret dalam menjalankan mandat konstitusi untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar melalui penyediaan akses pendidikan.
“Ini adalah salah satu cara Bapak Presiden Prabowo, untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai mandat undang-undang dasar kita. Dalam rangka mewujudkan pasal 34 itu, undang-undang menuntun kita,” ujar Gus Ipul.
Lebih lanjut, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pendidikan gratis, tetapi juga menjadi miniatur program pengentasan kemiskinan. Program ini terintegrasi dengan prioritas Presiden, sehingga dukungan yang diberikan meluas ke berbagai aspek kehidupan keluarga siswa. Orang tua siswa dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan, mendapatkan bantuan perbaikan rumah, menjadi anggota Kopdes Merah-Putih, serta menerima berbagai bantuan sosial (bansos) termasuk PBI-JK.
“Intinya Pak Kapolri, anaknya sekolah sampai lulus, nanti keluarganya akan naik kelas menjadi keluarga yang lebih mandiri,” tegas Gus Ipul.
Hilirisasi Siswa dan Kolaborasi Polri
Selain menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, Sekolah Rakyat juga berfokus pada hilirisasi siswa. Melalui tes DNA talent berbasis kecerdasan buatan (AI), minat dan bakat siswa dipetakan untuk memastikan pembinaan yang diberikan sesuai dengan cita-cita mereka.
“Karena sesuai arahan Bapak Presiden ini hilirisasinya, ini nanti kita juga mohon kesediaan Pak Kapolri, bisa bekerja sama untuk menampung lulusan-lulusan siswa Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri untuk mengawal dan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dalam menyukseskan program kerja pemerintah di tahun 2026, termasuk program Sekolah Rakyat.
“Ini tentunya menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri, untuk betul-betul nanti bisa berkolaborasi mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden dengan kementerian terkait yang mendapatkan tugas tersebut, sehingga semuanya yang betul-betul bisa dilaksanakan sesuai apa yang menjadi direktif atau kebijakan Bapak Presiden,” kata Listyo.
