JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya menyinkronkan data guna memastikan intervensi percepatan pemulihan korban bencana di wilayah Sumatera berjalan efektif, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Langkah ini diambil untuk menghindari tumpang tindih bantuan yang diberikan.
Koordinasi Lintas Kementerian
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan hal tersebut usai pertemuan dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026). Pertemuan ini merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, khususnya pada aspek pemulihan ekonomi.
Fokus utama pembahasan adalah menyamakan basis data penerima manfaat serta memperjelas cakupan intervensi masing-masing kementerian. “Data ini harus satu. Mana yang sudah kita bantu, mana yang masih perlu penguatan ekonomi, itu harus jelas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/1/2026).
Fokus Bantuan Kemensos dan KemenKopUKM
Gus Ipul menegaskan bahwa Kemensos memprioritaskan intervensi pada keluarga yang terdampak secara fisik akibat bencana. “Kemensos berfokus pada warga yang terdampak secara fisik. Rumahnya hilang, rumahnya rusak sedang, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas,” ujarnya.
Kemensos telah menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga yang diberikan secara tunai. Bantuan ini diposisikan sebagai dukungan awal agar keluarga terdampak memiliki modal untuk bertahan dan mulai bangkit. “Ini bantuan rintisan. Mereka benar-benar tidak punya cash. Setelah kebutuhan dasarnya aman, baru kita lihat apakah usahanya perlu penguatan lebih lanjut,” ungkap Gus Ipul.
Pemberdayaan sosial ekonomi Kemensos diarahkan pada pemulihan aset, akses, dan ability. Ini mencakup perbaikan sarana usaha yang rusak, pemulihan akses pasar, hingga penguatan keterampilan agar keluarga terdampak dapat kembali berwirausaha.
Gus Ipul menambahkan bahwa asesmen awal dilakukan oleh Kemensos untuk memetakan keluarga yang membutuhkan pemulihan sosial ekonomi. Dari hasil asesmen tersebut, akan dipilah keluarga yang memerlukan intervensi lanjutan dari Kementerian UMKM. “Yang usahanya hancur, rumahnya rusak, dimulai dulu dari kita. Setelah itu diasesmen lagi, kalau perlu bantuan modal usaha, di situlah Kementerian UMKM intervensi,” katanya.
Satu Data Menjadi Kunci
Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan satu data bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data awal bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kemudian ditetapkan oleh kepala daerah, dan menjadi rujukan seluruh kementerian dalam menyalurkan bantuan.
Melalui koordinasi ini, Kemensos dan Kementerian UMKM sepakat menyusun skema pemulihan yang saling melengkapi. Kemensos akan fokus pada rehabilitasi sosial ekonomi, sementara Kementerian UMKM pada rehabilitasi ekonomi penguatan usaha mikro, agar pemulihan korban bencana di Sumatera berjalan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan. “Kami menyiapkan skema pemulihan ekonomi agar pelaku usaha mikro bisa kembali berproduksi dan berjualan,” tutup Maman Abdurrahman.
Program KemenKopUKM
Maman Abdurrahman memaparkan sejumlah program utama untuk pemulihan usaha mikro di wilayah terdampak bencana. Program tersebut meliputi Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BanPres/BPUM), kemudahan persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan kelompok melalui Permodalan Nasional Madani (PNM), bantuan peralatan produksi, pendampingan usaha, hingga rencana peluncuran landing page ‘UMKM Sumatera Bangkit Bersama’.
Peserta Pertemuan
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur. Dari Kementerian UMKM hadir Deputi Bidang Usaha Kecil Riza Damanik, Asisten Deputi Legalitas dan Perlindungan Usaha Rahmadi, Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro Pristiyanto, beserta jajaran.
