Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, menceritakan pengalaman unik sekaligus menegangkan selama penyelenggaraan Liga Desa yang digagas kementeriannya. Acara yang bertujuan memperingati Hari Desa Nasional ini ternyata diwarnai oleh isu naturalisasi pemain, sebuah praktik yang dinilai Yandri merusak semangat kejujuran dan nasionalisme.
Liga Desa: Ajang Kompetisi Warga Desa
Liga Desa sendiri telah bergulir sejak dua bulan lalu, dimulai dari Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Turnamen ini diikuti oleh ribuan desa di Jawa Tengah, dengan total 7.800 desa yang berpartisipasi. Mekanisme kompetisi dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian juara kecamatan akan bertanding di tingkat kabupaten. Puncak kompetisi adalah pertemuan antar-juara kabupaten yang dibagi dalam empat grup, sebelum akhirnya melaju ke babak final.
Para pemain yang berlaga dalam Liga Desa dikarantina di Asrama Haji Boyolali, Jawa Tengah, untuk mempersiapkan diri menuju babak final yang dijadwalkan berlangsung hari ini.
Protes Naturalisasi Pemain Mengguncang Liga Desa
Di tengah keseruan kompetisi, Yandri mengungkapkan adanya praktik kecurangan terkait naturalisasi pemain. Ia mengaku telah mengantisipasi potensi masalah ini sejak awal dengan mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan pemain bayaran atau pemain dari luar desa. “Saya bilang dari sebelum Liga Desa ini bergulir, tolong karena ini Liga Desa murni orang desa setempat, tidak boleh naturalisasi, pemain bayaran atau pemain cabutan istilah mereka,” ujar Yandri saat berbincang dengan detikcom, Selasa (13/1/2026).
Namun, kecurigaan Yandri terbukti saat memasuki laga antar-kabupaten. Ia menemukan bahwa salah satu kabupaten tidak bermain jujur. “Ternyata kemarin pas memasuki laga antar kabupaten itu ada satu kabupaten yang tidak jujur lah kira-kira begitu,” katanya.
Yandri menjelaskan bahwa ‘naturalisasi’ yang dimaksud bukanlah pemain asing seperti dalam tim nasional, melainkan pemain yang bukan berasal dari desa tempat mereka bermain. Praktik ini bahkan melibatkan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar pemain tersebut terlihat sebagai warga desa setempat. “Melakukan naturalisasi dengan mengubah KTP. Jadi di bulan Desember itu mereka banyak yang pindah ke desa itu, pemain-pemain top tadi,” ungkap Yandri.
Tindakan Tegas dan Kolaborasi dengan Aparat
Mengetahui adanya kecurangan ini, Yandri langsung mengambil tindakan tegas. Ia memerintahkan agar pemain yang terbukti melakukan naturalisasi dicoret. “Mereka telepon saya, panitia gimana nih Pak Menteri? (Yandri jawab) ah coret, ini kalau dibiarkan berbahaya untuk ke depan,” tegasnya.
Yandri menekankan pentingnya membangun disiplin dan kejujuran dalam Liga Desa, selain menumbuhkan nasionalisme dan silaturahmi. Ia bertekad mencegah segala bentuk kecurangan agar turnamen ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. “Jadi kita sebenarnya Liga Desa ini membangun nasionalisme, membangun silaturahmi, tapi perlu juga membangun disiplin dan kejujuran. Jangan sampai ada akal-akalan. Jadi sekarang Liga Desa seru,” imbuhnya.
Untuk memastikan integritas kompetisi di masa mendatang, Kementerian Desa PDTT bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dalam pengawasan Liga Desa.
