Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace, sebuah dewan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut.
Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan bahwa undangan tersebut telah diterima dan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan hadir. “Dapat kami infokan bahwa sebagaimana disampaikan Pak Menlu, pemerintah telah menerima undangan rapat perdana Board of Peace, dan Presiden Prabowo Subianto akan hadir,” ujar Nabyl saat dimintai konfirmasi pada Rabu (11/2/2026).
Kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat perdana ini merupakan penegasan komitmen Indonesia untuk berperan aktif sejak awal dalam menentukan arah dan kerja Board of Peace. Indonesia berencana menggunakan forum ini untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara.
“Indonesia akan menggunakan Board of Peace untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil, mendorong pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mengupayakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina berdasarkan solusi dua negara,” tutur Nabyl.
Harapan Penandatanganan Kesepakatan Dagang
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengungkap bahwa pihaknya menerima undangan rapat perdana Board of Peace yang dibentuk Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari. Prasetyo mengonfirmasi adanya undangan tersebut, meskipun kepastian kehadiran Presiden Prabowo masih menunggu konfirmasi lebih lanjut.
“Ada (undangannya). Belum (tahu hadir atau nggak), nanti kita sampaikan kalau sudah ada kepastian,” kata Prasetyo kepada wartawan pada Senin (9/2).
Prasetyo berharap jika Presiden Prabowo hadir, kegiatan tersebut dapat sekaligus dimanfaatkan untuk penandatanganan tarif dagang Amerika Serikat-Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menunggu jadwal pasti pelaksanaan penandatanganan kesepakatan dagang tersebut. “Kita sih menghendaki dan ingin bisa dua-duanya,” ujarnya.
