Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan dukungannya agar posisi Kapolri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, hal ini krusial untuk menjaga wibawa dan profesionalisme institusi Polri.
“Reformasi kepolisian bukan berarti ujug-ujug mengganti Kapolri. Kapolri harus tetap di bawah Presiden Republik Indonesia untuk menjaga wibawa dan profesionalisme Polri,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).
Said Iqbal menekankan bahwa reformasi kepolisian seharusnya diarahkan pada peningkatan profesionalisme, supremasi sipil, dan pendekatan humanis. Ia mengingatkan agar reformasi tersebut tidak mengarah pada pendekatan militeristik.
Kapolri Menolak Berada di Bawah Kementerian
Pernyataan Said Iqbal ini menyusul penolakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap usulan agar Polri berada di bawah kementerian. Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada Senin (26/1/2026), Jenderal Sigit meminta jajarannya untuk terus mempertahankan posisi Polri di bawah presiden.
“Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujar Jenderal Sigit dalam rapat kerja di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Jenderal Sigit mengapresiasi dukungan dari Fraksi-fraksi DPR RI yang menyatakan agar Polri tetap di bawah Presiden RI. Ia menjelaskan bahwa posisi Polri di bawah presiden saat ini dinilai ideal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Potensi ‘Matahari Kembar’ Jika Polri di Bawah Kementerian
Lebih lanjut, Jenderal Sigit mengemukakan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian khusus dapat menimbulkan potensi “matahari kembar” atau tumpang tindih kewenangan.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” jelas Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari posisi sebagai menteri kepolisian. Namun, ia menolak tawaran tersebut dan menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menteri kepolisian jika harus memilih.
“Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan, ‘Kapolri sudah 5 tahun, 5 tahun’. Kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya lewat WA, ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi menteri kepolisian’,” ujarnya.
“Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Jenderal Sigit yang disambut tepuk tangan di ruangan Komisi III DPR.
