Jakarta – Rapat paripurna ke-6 masa sidang III tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI diwarnai interupsi dari senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor. Ia menyuarakan penolakan masyarakat adat Papua terhadap rencana perkebunan sawit dan pembentukan batalion oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Awalnya, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mempersilakan setiap komite untuk menyampaikan rekomendasi di awal masa sidang 2026. Namun, di akhir sesi penutupan, beberapa anggota DPD RI mengajukan interupsi, salah satunya Paul Finsen.
“Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” ujar Finsen dalam penyampaiannya di ruang paripurna DPD RI, Rabu (14/1/2026).
Finsen juga menyoroti rencana pembentukan batalion yang disebut terkait ketahanan pangan di Papua. Menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat Papua adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan, bukan penambahan markas militer.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalion pertanian atau perkebunan. Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara,” tegasnya. “Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan.”
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan akan menampung seluruh masukan yang disampaikan. Ia berjanji akan berusaha mencari jadwal untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto guna menyampaikan aspirasi tersebut.
“Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” imbuh Sultan.
