Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus keracunan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Ia menilai lemahnya pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi akar permasalahan.
Kasus Keracunan Meluas, Ribuan Siswa Terdampak
Yahya Zaini mengungkapkan keprihatinannya atas insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di Grobogan dan Mojokerto. “Saya menyatakan keprihatinan yang tinggi atas kasus keracunan yang terjadi di Grobogan dan di Mojokerto yang menelan korban 803 siswa di Grobogan dan 411 siswa di Mojokerto,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).
Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecelakaan dalam program gizi belum optimal. Padahal, BGN sendiri telah menargetkan nol kecelakaan atau zero accident pada tahun 2026.
Evaluasi Pengawasan BGN dan Tuntutan Sanksi
Menurut Yahya, kasus keracunan yang terus berulang mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan BGN terhadap SPPG dalam implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP). “Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan lemahnya pengawasan dari BGN terhadap SPPG dalam pelaksanaan SOP. Padahal BGN telah menetapkan tahun 2026 zero accident. Ini BGN kecolongan lagi,” ujarnya.
Menyikapi hal ini, Yahya mendesak BGN untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti lalai dalam menjalankan SOP. Sanksi tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi sekaligus peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. “Minta BGN memberikan sanksi pemberhentian sementara terhadap SPPG yang lalai melaksanakan SOP dengan baik,” ujar dia.
Perlunya Koordinasi Lintas Kementerian dan Pertemuan Rutin
Lebih lanjut, Yahya menekankan pentingnya BGN untuk memperketat pengawasan dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan setempat. Ia menilai kolaborasi antar kementerian dan lembaga masih perlu ditingkatkan. “Minta BGN untuk memperketat pengawasan dengan melibatkan Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat dalam melakukan pengawasan. Saya melihat pelibatan kementerian lain ini masih lemah. BGN kurang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain dalam melakukan pengawasan,” sambung dia.
Untuk menjaga kewaspadaan dan kedisiplinan SPPG dalam menjalankan SOP, Yahya mendorong BGN untuk mengadakan pertemuan rutin secara daring setiap bulan. Pertemuan ini dapat dibagi per regional agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur. “Untuk menghindari terjadinya kasus yang serupa di kemudian hari, saya minta BGN melakukan pertemuan rutin secara online dengan SPPG setiap bulan sekali untuk meningkatkan kewaspadaan dan kedisiplinan SPPG melaksanakan SOP. Pertemuan ini bisa dilakukan per regional, supaya lebih efektif,” tuturnya.
Sebagai informasi, kasus keracunan MBG telah dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, termasuk Mojokerto dan Grobogan. Di Mojokerto, Bupati Muhammad Albarraa (Gus Barra) melaporkan total 411 orang menjadi korban keracunan soto ayam MBG. Sementara itu, di Kabupaten Grobogan, sebanyak 803 orang diduga mengalami keracunan akibat menu ayam dari program MBG.
