Jakarta – Upaya digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang telah diujicobakan di Banyuwangi, Jawa Timur, menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akurasi data penerima. Keberhasilan ini mendorong pemerintah untuk memperluas program tersebut ke seluruh Indonesia.
Transformasi Data Dimulai dari Keterbukaan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya keterbukaan dalam transformasi data sebagai kunci utama. “Kalau Pak Presiden sekarang cerita soal transformasi bangsa, salah satunya yang harus kita berani memulai adalah transformasi data. Dan untuk transformasi data, kata kunci pertamanya adalah mau terbuka,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (3/2/2026). Pernyataan ini disampaikan saat Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos dan Peran Pemerintah Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.
Penurunan Error Penargetan Penerima Bansos
Hasil piloting di Banyuwangi mengungkap adanya 77,7 persen data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk kategori exclusion error, yaitu individu yang seharusnya menerima bantuan namun tidak terdaftar. Setelah melalui proses digitalisasi dan pengukuran menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat exclusion error pada penerima PKH di Banyuwangi berhasil ditekan menjadi 28,2 persen.
“Kita harus berbasis bukti, ini cukup bukti, dari 77,7 persen error, turun menjadi 28,2 persen dengan DTSEN. Dengan digitalisasi bansos nanti akan di bawah 10 persen. Dan otomatis kalau ini sukses, ini akan membantu DTSEN, membantu BPS untuk melakukan pemutakhiran data,” jelas Gus Ipul.
Digitalisasi Bansos sebagai Bagian dari Transformasi Digital
Gus Ipul menambahkan, digitalisasi bansos merupakan bagian integral dari transformasi digital yang mengadopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan kecerdasan buatan (AI). Program ini juga mendukung program prioritas nasional dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
Beberapa pembelajaran penting dari piloting di Banyuwangi meliputi:
- Masyarakat menyambut baik cara baru pendaftaran bansos yang lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. “Kalau dulu serba tidak enak, kata orang-orang, serba tidak enak. Ada tetangganya, ada saudaranya, ada lain-lain, tapi dengan ini, ada cara baru,” ucapnya.
- Petugas seperti pendamping sosial atau perangkat desa merasa lebih tenang karena proses pengajuan bantuan memiliki dasar yang jelas, baik diterima maupun ditolak. “Pendamping itu bebannya luar biasa. Kalau (masyarakat) enggak dapat (bantuan), mereka protesnya ke pendamping,” tuturnya.
- Mekanisme sanggah memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pemutakhiran data secara instan. Kemensos juga menyediakan berbagai saluran pemutakhiran data, termasuk aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, Ground Check, Call Center, dan WhatsApp Center.
- Kepercayaan terhadap kebenaran data meningkat karena adanya otentikasi biometrik langsung dari penerima.
- Masyarakat mendapatkan edukasi mengenai pentingnya data administratif dan bahaya meminjamkan KTP.
Perluasan Piloting dan Ajakan Kolaborasi
Tahun ini, piloting digitalisasi bansos akan diperluas ke 40 kabupaten/kota dan satu provinsi, yaitu Bali. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengajak seluruh Pemerintah Daerah untuk bersatu dan berkolaborasi demi kesuksesan program ini.
“Sekali lagi kepada kita semua, tim kerja kita, di daerah yang 40 Kabupaten/Kota dan juga satu provinsi Bali, sebagai piloting, kita kerja ramai-ramai, satu padu. Seperti Presiden sampaikan, semua Bersatu, kalua kita satu, nggak ada yang bisa lawan,” kata Luhut.
Luhut menargetkan proses piloting digitalisasi bansos dimulai bulan ini dan diharapkan selesai pada Juli mendatang. “Jadi saya berharap kita mempedomani arahan Presiden tadi. Teamwork kita kuat, karena kalau kita kerjakan, digitalisasi jalan, sebenarnya kita mengeksekusi program-program besar dari Pak Presiden. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, dan kita bisa jalan, dan kita mulai bulan ini, dan kita harap Juli kita bisa selesai,” pungkasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta sejumlah kepala daerah.
