Ketua Kelompok Fraksi Partai Golkar Komisi III DPR RI, Rikwanto, menyampaikan harapan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Hal ini diungkapkannya saat Rapat Kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Reformasi Polri dan Posisi Kelembagaan
Rikwanto menyinggung proses reformasi Polri yang saat ini tengah dibahas oleh tim dari pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Ia meminta agar Polri tidak perlu merasa cemas terkait berbagai pemberitaan mengenai kemungkinan perubahan posisi kelembagaan Polri, seperti berada di bawah kementerian atau lembaga lain.
“Masalah reformasi Polri memang sedang digodok ya di tim reformasi bentukan Presiden dan di panja reformasi ini, Polri nggak perlu cemas walau ada berita-berita nanti Polri di bawah kementerian, di bawah lembaga ini, jangan confused tentang itu,” ujar Rikwanto.
Momentum Berbenah dan Meraih Simpati
Menurut Rikwanto, masa pembahasan reformasi ini justru menjadi momentum bagi Polri untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Ia berharap Polri dapat bekerja secara optimal sehingga mampu meraih simpati dan dicintai oleh masyarakat.
“Justru saat ini Polri harus tunjukkan sisi terbaik bagaimana melayani masyarakat, bagaimana menegakkan hukum. Tunjukkan Polri betul-betul bagus dalam bekerja dan pada akhirnya bisa mendapat simpati masyarakat dan dicintai masyarakat. Harapan dari kami jangan lemah, jangan terus goyah dalam tugas, dan juga satu lagi, ada penilaian masyarakat sering larut, sengaja dan tidak sengaja, suka tidak suka dalam kekuasaan. Ini koreksi dari masyarakat, hati-hati terjemahkan itu,” tuturnya.
Penegasan Posisi di Bawah Presiden
Menutup pernyataannya, Rikwanto menegaskan kembali harapan Fraksi Partai Golkar agar posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan amanat reformasi yang harus dilaksanakan demi kelancaran tugas-tugas Polri ke depan.
“Terakhir harapan kita dari Fraksi Partai Golkar, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung, ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal laksanakan agar tugas-tugas ke depan lebih bisa lagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
