Jakarta – Indonesia secara resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Menanggapi kepercayaan internasional ini, Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas data bagi Indonesia selama memegang posisi strategis tersebut.
Pentingnya Profesionalisme dan Data Sahih
Rezasyah mengingatkan bahwa sebagai pemimpin forum HAM dunia, Indonesia diharapkan mampu menunjukkan perilaku profesional dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak didukung oleh data yang sahih. “Sebagai Presiden Dewan HAM dunia, diharapkan RI mampu berperilaku profesional, dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi HAM yang tidak berbasis data sahih,” ujar Rezasyah kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Lebih lanjut, Rezasyah menekankan pentingnya Indonesia mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas forum multilateralisme tersebut. “Dalam pengambilan keputusan, RI hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dengan semua anggota Dewan HAM dunia,” tambahnya.
Tantangan Diplomasi Indonesia
Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 tidak lepas dari tantangan. Rezasyah menyebutkan bahwa Indonesia bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Marshall Islands, yang didukung oleh kekuatan diplomatik Amerika Serikat. Ia berpendapat, jika Amerika Serikat ingin menggeser posisi Indonesia, Presiden Donald Trump berpotensi mengerahkan kekuatan globalnya untuk mendukung salah satu negara pesaing tersebut.
“Andaikan Amerika Serikat ingin menggeser Indonesia, Presiden Donald Trump bisa saja menghimpun kekuatan global yang dimilikinya, termasuk menekan tiga sekutunya tersebut, untuk fokus pada salah satu diantara mereka,” jelas Rezasyah.
Menurutnya, keberhasilan diplomasi Indonesia dalam seminggu terakhir sangat signifikan. Rezasyah menyoroti pandangan kritis Indonesia terhadap serangan AS ke Venezuela yang dinilai tidak berbasis hukum internasional, serta upaya penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis. Hal ini terbukti berhasil mengekang AS agar tidak mengedepankan arogansinya. “Tampaknya kualitas diplomasi RI seminggu terakhir sangat mujarab. Dalam hal ini, pandangan kritis RI atas serangan AS ke Venezuela dengan berbasis hukum internasional dan penyelesaian krisis secara dialogis dan pragmatis, terbukti berhasil mengekang AS untuk tidak mengedepankan kepongahannya,” ungkapnya.
Harapan Publik terhadap Sikap Tegas
Di tengah dinamika geopolitik global yang sedang berlangsung, Rezasyah menyampaikan harapan publik Indonesia agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat bersikap lebih tegas dalam hubungan internasional. Kekhawatiran ini muncul mengingat pemerintah AS yang sedang dalam posisi kuat berpotensi menyerang negara lain, termasuk Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. “Namun pada saat yang sama, publik Indonesia sebenarnya berharap pemerintahan Presiden Prabowo bersikap lebih keras. Karena pemerintah AS yang sedang diatas angin, berpotensi menyerang negara-negara yang lain. Termasuk mengincar Indonesia, yang memiliki kandungan SDA dalam jumlah fantastis,” tuturnya.
Proses Penetapan Presiden Dewan HAM PBB
Sebelumnya, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan dari komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 dilakukan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama di Jenewa.
Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri RI, sesuai arahan pimpinan tertinggi, tidak hanya mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, tetapi juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai Perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto memiliki rekam jejak yang cemerlang, pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
