Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Ia menilai posisi ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di kancah internasional.
Momentum Strategis Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Dave Laksono menyatakan bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 adalah momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. “Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, Indonesia harus mampu menjadi penyeimbang yang kredibel di tengah meningkatnya konflik geopolitik global. Politik bebas aktif, lanjut Dave, bukan sekadar jargon, melainkan prinsip yang memandu diplomasi Indonesia agar tidak terperangkap dalam blok kepentingan tertentu. “Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.
Dengan peran ini, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar di percaturan global. “Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” sambung Dave.
Jaga Independensi dan Komitmen Kemanusiaan
Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa setiap diplomasi yang diambil harus berpijak pada kepentingan nasional dan mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian, keadilan, serta penghormatan HAM. “Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ungkapnya.
Dave menambahkan bahwa Komisi I DPR akan memastikan pemerintah menjalankan mandat ini secara transparan dan konsisten. Dialog dan evaluasi kebijakan akan terus dilakukan untuk memperkuat reputasi bangsa. “Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” tuturnya.
Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, dan memastikan forum HAM global berjalan kredibel, berimbang, serta berpihak pada kemanusiaan. “Indonesia diharapkan mampu menjadi jembatan yang memperkuat dialog antarnegara, mendorong kerja sama multilateral, serta memastikan bahwa forum HAM global berjalan secara kredibel, berimbang, dan berpihak pada kemanusiaan,” imbuh Dave.
Proses Pemilihan dan Mandat Indonesia
Sebelumnya, Indonesia kembali mendapat kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda HAM global. Indonesia secara resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Berdasarkan laman resmi Kementerian Luar Negeri, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, di Jenewa. Indonesia dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan.
Proses ini merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah Kementerian Luar Negeri RI. Selain mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, Kemenlu juga aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelumnya, Sidharto pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
