Jakarta – Indonesia secara resmi mengemban amanah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan peran tersebut dengan penuh netralitas dan objektivitas.
Indonesia Terpilih Aklamasi
“Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini. Terpilihnya Indonesia secara aklamasi berdasarkan kesepakatan kelompok Asia Pasifik,” ujar Yusril kepada wartawan pada Sabtu (10/1/2026).
Yusril menambahkan, di bawah kepemimpinan Indonesia, diharapkan Dewan HAM PBB dapat berjalan sukses dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia secara netral dan objektif.
Rekam Jejak Konsisten Indonesia
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak lepas dari rekam jejak panjang dan konsistensi negara dalam isu HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sejak awal tahun 2000-an, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam Komisi HAM PBB di Jenewa.
“Saya sendiri sebagai Menteri Kehakiman dan HAM dua kali menghadiri sidang komisi ini di Jenewa ketika kita menghadapi tekanan dalam menghadapi isu pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Santa Cruz dan berbagai peristiwa lain yang terjadi di awal Reformasi tahun 1998,” ungkap Yusril.
Menurutnya, keterlibatan aktif Indonesia dalam Komisi HAM dan Dewan HAM PBB menunjukkan kredibilitas negara. Hal ini terlihat dari upaya pembangunan HAM di dalam negeri, mulai dari pembentukan Komnas HAM, penyusunan UU Pengadilan HAM, hingga kemudian dibentuk Kementerian HAM.
“Karena concern kita yang begitu besar terhadap pembangunan di bidang HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di dunia internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB,” tuturnya.
Peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Indonesia resmi ditetapkan pada Pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa.
Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan. Proses ini merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sebelum menjabat di Jenewa, Sidharto pernah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.
