Jakarta – Indonesia akan resmi memegang tampuk kepemimpinan sebagai Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Jabatan strategis ini akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.
Penetapan di Jenewa
Penetapan Indonesia sebagai Presidensi Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Jumat (9/1/2026), pukul 10.00 pagi waktu setempat di Jenewa.
Direktur HAM dan Urusan Migrasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Indah Nuria Savitri, menjelaskan bahwa Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB selama satu tahun penuh. “Kali ini kita akan menjadi presidensi selama satu tahun penuh di mana jabatan tersebut akan dipegang oleh watap kita atau Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Beliau yang sebelumnya menjadi Dirjen Kerja Sama ASEAN di Jakarta dan menjadi Dubes Indonesia untuk India dan Bhutan,” ungkap Indah dalam konferensi pers di gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Peran Strategis Indonesia
Dengan status presidensi ini, Indonesia akan memegang kendali penuh atas seluruh sidang dan proses yang berjalan di Dewan HAM PBB. Posisi ini bukan sekadar simbol diplomatik, melainkan memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembahasan isu-isu HAM global.
“Dalam kapasitas kita sebagai presiden, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya,” tegas Indah.
Kepemimpinan Inklusif
Indonesia menyambut baik dan merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan. Indah menjanjikan sebuah kepemimpinan yang mengedepankan pendekatan inklusif bagi seluruh negara anggota PBB.
“Ini adalah satu mandat yang sangat prestisius dan tentu saja datang dengan tanggung jawab yang besar juga mengingat situasi dan geopolitik kita cukup berwarna saat ini dan Dewan HAM juga mengalami banyak dinamika. Namun secara khusus dengan tema Presidency for All, kita mencoba untuk menjalankan mandat sebagai Presiden ini dengan pendekatan yang inklusif,” papar Indah.
Hasil Perjuangan Diplomasi
Indah menambahkan bahwa posisi presidensi ini merupakan buah dari upaya diplomasi yang gigih dari Indonesia selama ini. Jabatan ini tidak diberikan begitu saja, melainkan melalui perjuangan panjang.
“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu, teman-teman. Tentu saja presidensi ini bukan, apa namanya, bukan sesuatu yang given, tapi memang perlu diperjuangkan,” pungkasnya.
