Jakarta – Indonesia menghadapi defisit lebih dari 100 ribu dokter, sebuah angka yang mengkhawatirkan bagi sektor kesehatan nasional. Di tengah upaya pemerintah mencari solusi, anggota DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kendala yang dihadapi calon dokter, yakni sulitnya menembus uji kompetensi.
Uji Kompetensi Jadi Penghalang
Irma mengungkapkan bahwa banyak lulusan kedokteran yang telah menyelesaikan pendidikan dan praktik di rumah sakit masih terganjal dalam memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) karena kegagalan dalam uji kompetensi.
“Sebetulnya mahasiswa kedokteran yang sudah selesai kuliah dan praktek di rumah sakit masih banyak yang terganjal uji kompetensi untuk bisa mendapatkan STR (surat tanda registrasi) dan SIP (surat izin praktek),” kata Irma kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).
Ketua DPP NasDem ini mengaku prihatin melihat fenomena tersebut. Ia mempertanyakan mengapa lulusan dari universitas dengan akreditasi baik justru kesulitan lulus uji kompetensi. Situasi ini bahkan dilaporkan menyebabkan stres berat hingga kasus bunuh diri di kalangan calon dokter yang berulang kali gagal.
“Jika sebuah universitas mendapatkan akreditasi bagus, kok bisa lulusannya sulit lulus dari uji kompetensi, bahkan karena uji kompetensi ini menjadi momok banyak calon dokter yang stres bahkan sampai ada yang bunuh diri karena sampai 15 kali ikut uji kompetensi tidak lulus lulus juga,” tutur Irma.
Irma menyarankan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak sembarangan memberikan akreditasi jika pada akhirnya justru kontraproduktif terhadap kualitas lulusan.
“Mendikti sebaiknya jangan obral akreditasi yang kemudian menjadi kontraproduktif terhadap kualitas lulusan yang terbukti puluhan kali ikut uji kompetensi tapi gagal,” lanjutnya.
Solusi Pemenuhan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
Lebih lanjut, Irma menekankan pentingnya pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis di daerah. Ia mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi dokter umum di daerah untuk melanjutkan pendidikan spesialis.
“Saya usul sebaiknya pemerintah menyekolahkan dokter-dokter umum di daerah untuk mengambil specialis, toh sudah ada aturan yang menegaskan after lulus mereka wajib mengabdi di daerahnya, yang tidak patuh pemerintah dan menkes tidak akan memberikan izin praktik untuk yang bersangkutan,” jelasnya.
Usulan lain datang terkait penerimaan mahasiswa kedokteran. Irma menyarankan agar kuota penerimaan di universitas berkualitas diperbanyak, alih-alih membangun universitas kedokteran baru dengan kualitas dosen yang meragukan. Ia juga mendorong pencabutan izin universitas yang tidak memiliki dosen berkualitas.
Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas, Irma mengusulkan agar rumah sakit besar yang berpengalaman dan berkualitas dijadikan rumah sakit pendidikan. Dengan demikian, tanggung jawab pendidikan dapat diemban oleh rumah sakit tersebut, yang sudah memiliki peralatan memadai.
“Pemerintah bisa mendorong agar rumah sakit besar yang sudah berpengalaman dan berkualitas menjadi rumah sakit pendidikan agar siswa dapat dipertanggungjawabkan oleh rumah sakit yang telah mendapatkan izin sebagai RS pendidikan tersebut,” lanjutnya.
Pendekatan ini, menurut Irma, dapat mengurangi biaya subsidi pemerintah karena rumah sakit pendidikan tersebut sudah memiliki alat kesehatan yang dibutuhkan untuk Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
“Dan itu tentu mengurangi biaya perkuliahan,” tambah Irma. Ia juga membuka peluang bagi rumah sakit swasta untuk menjadi rumah sakit pendidikan, asalkan tetap berada di bawah naungan universitas pengampu yang berkualitas.
“Saya juga mendorong agar RS swasta dapat menjadi rumah sakit pendidikan, tetapi tetap harus ada universitas pengampu yang berkualitas,” sambungnya.
Upaya Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 100 ribu tenaga medis. Pemerintah disebut tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
“Tadi kan sebenarnya diskusinya ini juga sudah dimulai oleh Kementerian Diktisaintek ya, misalnya, berkenaan dengan bagaimana kita mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter kita. Yang berdasarkan data, kita masih kekurangan hampir di atas 100 ribu. Nah, ini kan kita harus cari cara bagaimana untuk bisa mempercepat,” kata Pras kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/1).
Pras memaparkan beberapa rencana pemerintah, termasuk memperbesar penerimaan mahasiswa dokter spesialis dan membangun fakultas kedokteran baru.
“Sudah ada beberapa kebijakan-kebijakan untuk program studi-program studi kedokteran untuk itu diperbesar dari sisi penerimaan jumlah mahasiswanya maupun yang menuju ke dokter spesialis. Yang kedua, memang mau tidak mau nampaknya kita harus memberanikan diri untuk mau tidak mau kita membuat fakultas baru untuk kedokteran umum, kemudian kita juga kekurangan dokter gigi, kita juga harus kuat dalam hal farmasi,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penguatan teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat medis yang kini banyak berbasis teknologi.
“Kita juga harus kuat dalam teknologi kesehatan untuk mengoperasionalkan alat-alat kesehatan yang sekarang semua berbasis teknologi. Jadi dua hal itu untuk khusus untuk yang apa namanya diskusi mengenai kekurangan kita dalam hal dokter dan kesehatan,” lanjut Pras. (isa/lir)
