Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) secara tegas menyatakan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden. KSBSI berpandangan bahwa institusi kepolisian tidak seharusnya berada di bawah naungan kementerian.
Dukungan KSBSI untuk Struktur Polri
Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, menyampaikan pandangan organisasinya kepada wartawan pada Jumat (6/2/2026) di lobi gedung Utama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah presiden,” ujar Elly.
Menurut Elly, penempatan Polri di bawah presiden memiliki peran yang sangat vital. Ia menekankan bahwa struktur ini sudah seharusnya diterapkan demi mempermudah koordinasi. “Karena ketika misalnya presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,” jelasnya.
Harapan untuk Desk Ketenagakerjaan
Lebih lanjut, Elly Rosita Silaban memastikan bahwa KSBSI akan terus bersinergi dengan Polri, yang dianggap sebagai sahabat bagi kaum buruh. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapan terkait pembentukan desk ketenagakerjaan oleh Polri.
KSBSI meminta agar desk ketenagakerjaan ini tidak hanya terbatas di tingkat pusat, tetapi juga dapat terbentuk hingga ke tingkatan paling bawah. “Kami meminta, di bawah kepimpinan Bapak Kapolri bahwa desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat, tapi nanti akan ada sampai di daerah. Supaya Serikat buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,” imbuhnya.
