Jakarta – Tiga konfederasi serikat pekerja terbesar di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali Presiden. Penegasan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (18/2/2026).
Amanah Reformasi yang Tak Bisa Ditekan
Ketua KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam rapat yang digelar di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, mengungkapkan kegelisahannya melihat adanya pihak-pihak yang dinilai mencoba memojokkan institusi Polri. Ia menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanah reformasi yang fundamental.
“Ini kegelisahan kami karena melihat Polri begitu dipojokkan dengan beberapa elemen, dan kami sebagai elemen besar, Pak Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR), kami tidak mengatasnamakan rakyat, tapi faktanya kami punya basis jutaan, tapi tidak pernah mentang-mentang punya massa jutaan, menekan-nekan, kami tak pernah lakukan,” ujar Andi Gani.
Ia menambahkan, “Tapi akhirnya beberapa hari lalu kami lakukan ikrar buruh Indonesia di Tugu Proklamasi, dihadiri oleh 3 konfederasi buruh terbesar.”
Andi Gani menegaskan, “Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang. Saya berani nyatakan itu karena sekelompok orang tersebut mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami hanya berani atasnamakan anggota kami sendiri.”
Dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto
Atas dasar tersebut, Andi Gani secara khusus meminta Komisi III DPR untuk terus mengawal posisi Polri. Ia juga berharap Presiden Prabowo Subianto tidak tertekan oleh berbagai pihak terkait isu ini.
“Karena itu saya mohon, Pak Habiburokhman orang dekat Pak Presiden ‘Pak Presiden jangan sampai tertekan, yakinlah gerakan buruh bersama Pak Presiden Prabowo Subianto’,” ungkapnya.
Jasa Polri untuk Kaum Buruh
Lebih lanjut, Andi Gani membeberkan alasan di balik dukungan kuat kaum buruh terhadap Polri yang tetap berada di bawah Presiden. Ia menyoroti peran penting Polri dalam advokasi ketenagakerjaan.
“Mengapa kami dukung Polri tetap di bawah Presiden? Karena pertama kali di dunia Polri membentuk desk ketenagakerjaan, nggak ada di negara manapun, baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, dan hampir semua 70% RJ,” tuturnya.
Uji Kelayakan Calon Kapolri Tetap di Komisi III DPR
Selain itu, Andi Gani juga mendorong agar proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri tetap menjadi kewenangan Komisi III DPR.
“Fit and proper calon Kapolri harus tetap berada di Komisi III DPR karena itu checks and balances antara legislatif dengan eksekutif,” pungkasnya.
