Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatra kini telah beroperasi 100 persen. Ketiga provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat.
Operasi Penuh Layanan Kesehatan
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra yang diselenggarakan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Ia mengapresiasi kerja keras berbagai pihak yang terlibat dalam pemulihan ini.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).
Data Pemulihan Fasilitas Kesehatan
Berdasarkan data Satgas, dari total 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak, sembilan RSUD sempat berhenti beroperasi. Delapan RSUD berada di Provinsi Aceh dan satu di Provinsi Sumatra Utara. Saat ini, seluruh RSUD tersebut telah kembali beroperasi normal.
Sementara itu, dari 867 puskesmas yang terdampak, 152 puskesmas sebelumnya tidak beroperasi. Kini, 865 puskesmas telah kembali beroperasi normal. Dua puskesmas lainnya masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Pemulihan Sektor Lain
Selain sektor kesehatan, proses pembelajaran di ketiga provinsi terdampak juga telah kembali berjalan sepenuhnya, meskipun sekitar 3 persen kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan di ruang kelas darurat.
Pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan. Provinsi Sumatra Utara telah pulih hingga 99 persen, dan Provinsi Sumatra Barat telah menyala 100 persen.
Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi. Layanan internet di wilayah terdampak telah berjalan normal, dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta gas liquefied petroleum gas (LPG) dinilai relatif stabil. Konsistensi pasokan logistik ini penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah.
Kondisi Ekonomi dan Pemerintahan
Seluruh pasar di Provinsi Sumatra Barat dan Sumatra Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, dan sisanya masih dalam proses pemulihan bertahap.
Roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, juga telah kembali berjalan normal. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik.
Tantangan Infrastruktur Lanjutan
Meskipun demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, seperti jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di sejumlah daerah terdampak.
Posko Pemantauan
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatra Utara, di Medan, Sumatra Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambah Tito.
Seluruh upaya ini dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
