Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menyoroti isu mahalnya harga tiket pesawat domestik yang dinilai memberatkan masyarakat. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif dan berbagai biaya yang membebani sektor penerbangan dalam negeri.
Menurut Saadiah, tingginya harga tiket pesawat domestik telah menjadi keluhan publik yang berulang. Dalam beberapa kasus, tarif penerbangan domestik bahkan melampaui harga tiket internasional untuk rute yang relatif lebih pendek. Kondisi ini berpotensi menghambat konektivitas antarwilayah, padahal transportasi udara memegang peranan krusial sebagai penopang mobilitas nasional, terutama bagi daerah kepulauan dan tertinggal.
“Kondisi ini tentu tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ujar Saadiah dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).
Faktor Struktural Penyebab Harga Tiket Tinggi
Saadiah mengidentifikasi beberapa faktor struktural yang berkontribusi pada mahalnya harga tiket pesawat domestik. Ia menyebutkan tingginya harga avtur, beban pajak yang dikenakan pada tiket dan bahan bakar penerbangan, serta biaya perawatan pesawat yang masih sangat bergantung pada komponen impor.
“Biaya avtur yang tinggi, pengenaan PPN pada tiket dan bahan bakar penerbangan domestik, serta mahalnya biaya maintenance karena komponen impor, semuanya berkontribusi pada harga tiket yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Transportasi Udara sebagai Layanan Publik
Lebih lanjut, Saadiah menekankan bahwa transportasi udara memiliki peran vital sebagai penggerak akses ekonomi, pariwisata, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan tarif penerbangan seharusnya tidak hanya dipandang dari sisi bisnis semata, melainkan juga sebagai layanan publik yang adil secara sosial.
“Bagi banyak daerah, terutama di Indonesia Timur dan wilayah kepulauan, pesawat bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan utama. Ketika tiket mahal, maka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi juga ikut terhambat,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Saadiah mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan yang ada. Hal ini mencakup evaluasi terhadap tarif batas atas dan bawah, serta peninjauan kembali beban fiskal yang selama ini membebani penerbangan domestik.
Saadiah berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk membuat harga tiket pesawat domestik menjadi lebih terjangkau dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ia menekankan bahwa penerbangan dalam negeri memberikan manfaat besar bagi konektivitas, pariwisata, dan perekonomian daerah.
“Sudah saatnya akses udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
