Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meyakini peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, jejaring luas yang dimiliki Polri dapat menjadi instrumen penting untuk mengendalikan harga barang dan jasa, yang secara langsung memengaruhi tingkat inflasi.
Pernyataan ini disampaikan Tito usai menjadi pemateri dalam Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Ia menekankan bahwa Polri memiliki peran krusial dalam menjamin keamanan serta kelancaran pasokan komoditas demi menjaga inflasi tetap terkendali.
“Karena inflasi itu langsung menghubung ke masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei, 60 persen lebih masyarakat itu mayoritas isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh pada harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya,” ujar Tito.
Tito menambahkan, kemampuan Polri dalam mendeteksi potensi gangguan ekonomi diperkuat oleh jejaringnya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Keberadaan Satgas Pangan Polri dan kapolda serta kapolres dinilai memiliki kepekaan intelijen ekonomi yang mumpuni.
“Di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jejaring luas. Ada Satgas Pangan juga Polri, dan para kapolres-kapolda juga biasanya juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi,” tuturnya.
Ia berharap, sinergi ini dapat berjalan paralel untuk mendukung pengendalian inflasi di setiap daerah, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga barang dan jasa.
“Ini juga bergerak paralel untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Tito mengemukakan bahwa kelancaran pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok merupakan fondasi penting untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada stabilitas keamanan.
“Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau, itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil,” pungkas Tito.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan komitmen Polri untuk mendukung dan mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026, Jenderal Sigit menyatakan kesiapan Korps Bhayangkara dalam berbagai aspek, termasuk pengawalan ekonomi.
Pengawalan ekonomi tersebut mencakup pencegahan kebocoran anggaran negara, menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang Ramadan melalui Satgas Pangan.
“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah,” tegas Jenderal Sigit.
