Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi peran strategis Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program swasembada pangan nasional. Ia menyoroti kontribusi penting Kapolri dalam menstabilkan harga gabah di tingkat petani.
Peran Kunci Kapolri dalam Menstabilkan Harga Gabah
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026). Ia menceritakan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500,” ujar Zulhas.
Situasi tersebut, lanjutnya, merugikan petani yang terpaksa menjual gabah dengan harga rendah, sementara tengkulak justru meraup keuntungan. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas mengundang Kapolri untuk menertibkan praktik tengkulak dan pabrik yang dinilai tidak sesuai.
“Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelasnya.
Strategi tersebut terbukti efektif. Saat ini, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Zulhas menegaskan bahwa keberhasilan ini juga berkat dukungan penuh dari Polri.
“Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ungkap Zulhas.
Ia menambahkan bahwa peran Kapolri tidak hanya bersifat simbolis, melainkan sangat strategis dalam menjembatani sinergi lintas sektor untuk mewujudkan salah satu agenda utama Astacita. “Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkas Zulhas.
Polri Siap Kawal Program Prioritas Pemerintah
Menanggapi hal tersebut, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Ia menyebutkan bahwa dalam Rapim TNI-Polri, terdapat 18 arahan, beberapa di antaranya menjadi tugas pokok Polri dan mendukung program pemerintah.
Tugas tersebut meliputi percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program MBG, program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Selain itu, Polri juga berkomitmen mengawal ekonomi nasional, termasuk mencegah kebocoran anggaran negara dan menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’. Stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadan, juga menjadi fokus melalui Satgas Pangan.
“Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal Sigit.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bangsa.
“Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.
