Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya jajaran pemerintah daerah, untuk menghidupkan kembali gerakan ‘peduli tetangga’. Inisiatif ini digagas untuk memastikan tidak ada lagi keluarga yang terabaikan atau mengalami kesulitan ekstrem tanpa terdeteksi oleh lingkungan sekitarnya.
Respons Tragedi di Ngada
Ajakan ini disampaikan Gus Ipul saat berdialog dengan awak media di Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2/2026). Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Siswa tersebut diduga meninggal karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku dan alat tulis.
“Kita turut berduka dan sungguh-sungguh prihatin. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai ada tetangga yang kesulitan, tapi kita tidak tahu. Ada keluarga-keluarga yang penderitaannya luput oleh kita,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
Ia menambahkan, “Maka saya mengajak kita semua, baik pemerintah daerah dan masyarakat, ini saat yang baik di awal tahun kita memulai suatu gerakan peduli tetangga. Mari kita peduli kepada sekitar kita, jangan sampai luput dari perhatian kita jika ada keluarga-keluarga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan kita.”
Pentingnya Data Akurat dalam Perlindungan Sosial
Gus Ipul menekankan bahwa peristiwa di NTT menjadi bukti krusialnya data yang akurat dalam sistem perlindungan sosial. Selama ini, data perlindungan sosial masih terfragmentasi di berbagai kementerian dan lembaga, menyebabkan intervensi pemerintah seringkali tidak terintegrasi.
“Dulu data kita belum akurat, sehingga intervensi kita juga belum akurat, belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu Presiden Prabowo sedari awal menjabat itu memerintahkan konsolidasi data,” kata Gus Ipul.
Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 mengenai penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini bertujuan memperkuat pengelolaan data secara terpadu dengan Badan Pusat Statistik (BPS), didukung oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah secara berkala.
Gus Ipul mengakui bahwa pembenahan data merupakan tugas yang kompleks mengingat dinamikanya yang sangat cepat. Perubahan status seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, pernikahan, hingga pergeseran kondisi sosial-ekonomi terjadi setiap hari, yang semuanya dapat memengaruhi kelayakan penerimaan bantuan.
“Ini baru pertama kalinya kita punya upaya data tunggal yang benar-benar kita konsolidasikan. Maka perlu kerja keras untuk data ini terus dimutakhirkan,” ujarnya.
Partisipasi Publik dalam Pemutakhiran Data
Kementerian Sosial (Kemensos) juga mendorong partisipasi publik dalam proses pemutakhiran data agar berjalan dua arah. Masyarakat dapat mengakses status desil mereka dan mengajukan koreksi melalui aplikasi Cek Bansos yang kini telah terintegrasi dengan fitur DTSEN.
“Silakan cek. Kalau merasa tidak sesuai, bisa koreksi dengan melampirkan informasi yang diperlukan. Nanti diverifikasi dan divalidasi,” papar Gus Ipul.
Selain melalui jalur formal seperti RT/RW, desa/kelurahan, dan dinas sosial, Kemensos juga menyediakan kanal pelaporan dan pengaduan melalui Command Center 171 serta layanan Whatsapp yang sedang disiapkan untuk menampung masukan masyarakat secara lebih luas.
Asesmen dan Intervensi di NTT
Menanggapi tragedi di NTT, Gus Ipul menyatakan tim Kemensos telah melakukan asesmen di lapangan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memberikan pendampingan serta intervensi sosial.
“Orang tuanya dalam catatan kami belum pernah menerima bansos. Neneknya pernah, tetapi kemudian terputus. Ini sedang kita periksa semuanya, sekaligus jadi momentum evaluasi,” tegas Gus Ipul.
Program Sekolah Rakyat
Terkait isu pendidikan, Gus Ipul kembali menegaskan tujuan dari program Sekolah Rakyat yang dirancang khusus untuk menjangkau keluarga yang selama ini ‘tidak terlihat’ dan berisiko putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau sistem. Itu gagasan Presiden. Jadi tidak ada pendaftaran terbuka, tapi penjangkauan mereka yang berada di Desil 1 dan 2, didatangi, diajak dialog, dilakukan asesmen,” jelasnya.
Penjangkauan dilakukan melalui kolaborasi antara pendamping PKH, dinas sosial, dan BPS. Setelah melalui musyawarah dengan keluarga dan pemangku kepentingan di daerah, usulan akan ditetapkan secara berjenjang hingga ke Kemensos. Gus Ipul menekankan arahan Presiden yang jelas, yaitu tidak boleh ada praktik titipan atau suap-menyuap dalam program ini.
“Ini khusus untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.
Data sebagai Fondasi Keadilan Sosial
Gus Ipul menutup dialog dengan menegaskan bahwa pembenahan data bukan sekadar urusan angka, melainkan menyangkut esensi keadilan dan perlindungan sosial.
“Jangan sampai data dipahami hanya deretan statistik. Di dalamnya ada keadilan. Ada perlindungan. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bergerak bersama, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan semangat peduli tetangga,” pungkasnya.
