Jakarta – Keputusan Rapat Paripurna DPR RI yang menempatkan Polri di bawah kendali langsung presiden, bukan sebagai kementerian, dinilai oleh para pakar bukan menjadi inti dari reformasi institusi kepolisian. Fokus utama yang mendesak adalah transformasi budaya organisasi Polri.
Budaya Organisasi Jadi Tantangan Utama
Bagus Sudharmanto, seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, berpendapat bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Polri terletak pada internalisasi budaya organisasi yang lebih baik. Menurutnya, persoalan mengenai posisi kelembagaan Polri bukanlah isu sentral.
“Iya, menurut saya, tantangan Polri lebih pada budaya organisasi, akuntabilitas publik yang berujung kepercayaan, transparansi dalam berbagai kasus, dan profesionalisme. Jadi bukan sekadar ‘di bawah siapa’,” ujar Bagus kepada wartawan pada Rabu (11/2/2026).
Body Cam sebagai Bukti Objektif
Bagus mencontohkan pentingnya implementasi teknologi seperti body cam sebagai salah satu langkah reformasi yang berdampak pada budaya organisasi. Penggunaan alat ini dinilai dapat menjadi bukti objektif dalam setiap tindakan kepolisian.
“Body cam menjadi alat bukti objektif. Melindungi anggota dari tuduhan palsu atau mengurangi sengketa ‘kata polisi vs kata warga’ misalnya. Lebih dari itu, body cam kan memberikan rekaman faktual kejadian, sehingga dalam banyak kasus, justru dapat membela petugas, dan ‘membatasi’ petugas melakukan penyimpangan,” jelasnya lebih lanjut.
Nilai dan Kebiasaan Membentuk Perilaku
Lebih lanjut, Bagus menekankan bahwa budaya organisasi sangat erat kaitannya dengan pola nilai, kebiasaan, dan norma yang berlaku di dalam institusi. Hal-hal inilah yang membentuk perilaku setiap anggota Polri.
“Jadi maksud budaya organisasi itu berkaitan dengan pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis, dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota. Makanya, masalah budaya bukan individu semata, tapi merupakan pola sistemik yang kokoh,” pungkasnya.
