Jakarta – Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera terus berupaya mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pendidikan di daerah yang terdampak banjir akibat Siklon Senyar. Langkah ini krusial demi memastikan kegiatan belajar mengajar di 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat segera kembali normal.
Fokus Rehabilitasi Sarana Pendidikan
Ketua Satgas, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya perbaikan fasilitas pendidikan yang meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, madrasah, hingga pondok pesantren. Ia mengakui bahwa banyak fasilitas tersebut mengalami kerusakan, mulai dari ringan hingga berat.
“Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Mobilisasi Personel dan Dukungan Sekolah Kedinasan
Sejak masa tanggap darurat, pemerintah telah mengerahkan 90.109 personel dari berbagai kementerian/lembaga (K/L), termasuk Kemendagri, Unhan Kemenhan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kemendikristek. Keterlibatan sekolah kedinasan, seperti Unhan, IPDN, dan STIS, diwujudkan melalui kegiatan yang menyerupai Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendukung upaya pemulihan di lapangan.
“Ada sekolah-sekolah kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN-lah gitu, Kuliah Kerja Nyata. Dari Unhan Kemenhan, kemudian juga dari IPDN Kemendagri, kemudian dari (STIS) Badan Pusat Statistik,” jelas Tito.
Kondisi di Tiga Provinsi
Perbaikan fasilitas pendidikan menjadi kunci utama agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal. Di Provinsi Sumbar, layanan pendidikan sudah berjalan fungsional seiring percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Sementara itu, di Provinsi Sumut, sejumlah fasilitas pendidikan, termasuk sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, dan rumah ibadah, masih memerlukan perhatian lebih lanjut.
Di Provinsi Aceh, dampak kerusakan fasilitas pendidikan tergolong luas, mencakup berbagai jenjang mulai dari PAUD hingga pondok pesantren, sehingga membutuhkan percepatan rehabilitasi yang lebih intensif.
“Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita lihat memang banyak yang cukup terdampak. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat,” terang Tito.
Pendataan dan Bantuan dari Kemendikdasmen
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, melaporkan bahwa pendataan kerusakan sekolah terus dilakukan melalui rekonsiliasi data dengan Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai dukungan, meliputi:
- School kit
- Ruang kelas darurat
- Buku pembelajaran
- Tunjangan khusus guru terdampak bencana
- Dukungan psikososial
- Revitalisasi sekolah terdampak
- Dana operasional pendidikan darurat
“Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon(siliasi) data dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi,” pungkas Mu’ti.
Pemulihan sektor pendidikan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kegiatan belajar mengajar sekaligus mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.
