SERANG – Pemerintah Provinsi Banten menargetkan seluruh madrasah aliyah (MA) swasta di wilayahnya dapat menikmati program sekolah gratis pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Banten, Deden Apriandhi, menyatakan bahwa pihaknya masih mencari formula yang tepat agar program ini dapat berjalan tanpa tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan Kementerian Agama (Kemenag).
Cari Formula Tanpa Tumpang Tindih Kewenangan
Deden menjelaskan bahwa saat ini program sekolah gratis sudah mencakup jenjang SMA, SMK, dan SKh swasta. Namun, untuk MA swasta, pihaknya perlu berhati-hati agar tidak mengambil alih kewenangan Kemenag. “Jangan sampai kewenangan Kemenag terambil alih oleh provinsi. Siswanya memang betul orang Banten, tapi kita sedang mencari formula agar tidak tumpang tindih kewenangan Kemenag dengan Pemprov,” ujar Deden di Kota Serang, Senin (2/2/2026).
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan prioritas Gubernur Banten, Andra Soni. Oleh karena itu, anggaran akan tetap dicari meskipun ada kendala, namun payung hukum yang jelas menjadi pertimbangan utama. “Program ini (sekolah gratis) adalah program prioritas Pak Gubernur. Anggaran tidak ada pun kita carikan, tapi kita lihat payung hukumnya,” tegasnya.
Komunikasi Intens Diperlukan
Untuk mewujudkan target tersebut, Deden mengimbau agar pihak madrasah swasta dan Kemenag dapat menjalin komunikasi yang intensif dengan Pemprov Banten. Ia memastikan bahwa Pemprov tidak akan mengesampingkan MA swasta dalam program sekolah gratis.
“Saran saya, kalau dari pihak madrasah ingin, komunikasikan juga ke kami. Jadi harus ada komunikasi yang intens antara Kemenag dengan Pemprov,” katanya. Deden meyakinkan bahwa dari sisi anggaran, Pemprov Banten tidak akan mengalami masalah jika MA swasta dapat bergabung dalam program sekolah gratis.
