JAKARTA, 27 Januari 2026 – Proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kini telah kembali berjalan 100 persen. Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan capaian ini seiring dengan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Apresiasi Kerja Keras
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Laporan dari Satgas menunjukkan bahwa seluruh kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak bencana telah kembali berlangsung. Namun, sekitar 3 persen kegiatan pembelajaran masih terpaksa dilaksanakan di ruang kelas darurat karena keterbatasan sarana pascabencana.
Prioritas Pendidikan dan Pelayanan Publik
Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Hal ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan proses belajar generasi muda di daerah terdampak.
Selain sektor pendidikan, Tito memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana juga telah kembali berjalan normal. Hal ini termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.
Sektor Kesehatan dan Infrastruktur
Di sektor kesehatan, layanan di ketiga provinsi terdampak telah beroperasi normal. Dari total 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak, sembilan di antaranya sempat berhenti beroperasi, namun kini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat. Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal, dan dua puskesmas masih menggunakan lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.
Perkembangan signifikan juga terlihat pada infrastruktur dasar. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan kelistrikan. Provinsi Sumatera Utara telah mencapai 99 persen pemulihan layanan listrik, dan Provinsi Sumatera Barat telah 100 persen menyala. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah kembali beroperasi, begitu pula dengan layanan internet.
Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) juga dilaporkan relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan ini untuk mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.
Pemulihan Ekonomi dan Tantangan Lanjutan
Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan bertahap.
Meskipun demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan. Infrastruktur tersebut meliputi jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.
Posko Pemantauan Terpadu
Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambah Tito.
Seluruh upaya ini dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat terdampak.
