Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar menggunakan sistem e-voting. Daniel menilai usulan tersebut merupakan gagasan lama yang memerlukan pematangan dan kesiapan yang sangat matang.
Kesiapan Infrastruktur dan Kepercayaan Publik Jadi Kunci
“Pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan, dan ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang,” ujar Daniel kepada wartawan pada Selasa (13/1/2026).
Menurut Daniel, penerapan e-voting memang bisa menjadi salah satu opsi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam pemilu. Namun, ia menekankan bahwa sistem tersebut belum siap untuk langsung diterapkan secara nasional.
“Penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang, baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem (security), regulasi, maupun kepercayaan publik. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan,” jelasnya.
Daniel meyakini bahwa berbagai opsi penyelenggaraan pilkada, termasuk yang diusulkan PDIP, bukanlah sebuah kemunduran demokrasi. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai upaya penyempurnaan sistem demokrasi yang ada.
“Opsi apa pun yang nantinya diambil bukan bagian dari kemunduran demokrasi, tetapi menyempurnakan sistem yang ada demi menghasilkan pemimpin kepala daerah yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kajian mendalam dan komprehensif, termasuk terhadap opsi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan terus dimatangkan.
PDIP Usulkan E-Voting untuk Tekan Biaya Pilkada Langsung
Sebelumnya, PDIP menegaskan sikapnya untuk mendukung pilkada tetap digelar secara langsung. Partai berlambang banteng moncong putih ini mengusulkan penerapan sistem e-voting sebagai salah satu cara menekan biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai mahal.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026). Hasil rakernas tersebut dibacakan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
PDIP menilai pilkada langsung sangat penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini juga dinilai penting demi memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun,” kata Jamaluddin.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, pencegahan pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu,” sambung dia.
