Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis mengungkapkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mundur dari Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat (AS) jika kebijakan lembaga tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan Indonesia. Komitmen ini disampaikan Prabowo saat bertemu dengan perwakilan ormas Islam.
Cholil Nafis menyampaikan beberapa poin penting kepada Prabowo terkait visi Indonesia yang menolak penjajahan sesuai amanat konstitusi. Ia menyuarakan skeptisisme terhadap gencatan senjata di Gaza mengingat serangan Israel masih terus berlanjut. “Saya yang menyampaikan langsung, kami skeptis karena apa? Karena Netanyahu (PM Israel Benjamin Netanyahu) sampai sekarang tidak mengakui negara Palestina. Yang kedua, serangan itu masih ada,” kata Cholil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kekhawatiran Pasukan Perdamaian dan Perdamaian Semu
Selain itu, Cholil juga mengkhawatirkan kemungkinan pasukan perdamaian Indonesia di Gaza justru berhadapan dengan Hamas. Ia juga meminta Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk tidak hanya memperjuangkan perdamaian semu, tetapi juga perdamaian yang berujung pada kemerdekaan.
“Ketiga, kita ingin pasukan perdamaian kita jangan menjadi pasukan yang melawan Hamas, melawan terhadap perlawanan rakyat Palestina untuk merdeka. Yang keempat, kita tidak ingin hanya damai semu, sementara mereka terjajah, kita ingin damai dan merdeka,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo memberikan respons tegas. “Iya, beliau merespons yang saya sampaikan. Merespons saya bilang, jangan sampai kita melegitimasi terhadap penjajahan itu dan kita hanyalah menjadi pelengkap,” lanjut Cholil.
Sikap Abstain dan Mundur dari Dewan Perdamaian
Cholil Nafis kemudian membeberkan sikap Prabowo yang akan mengambil langkah abstain dan absen dalam setiap agenda Dewan Perdamaian yang tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia. Jika lembaga tersebut terbukti tidak efektif dan tidak mampu membawa perubahan, Prabowo siap untuk keluar.
“Kata Pak Presiden, ketika itu kebijakan kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami akan abstain dan absen. Abstain dan absen. Kemudian ketika memang itu tidak cocok dan tidak bisa melakukan apa-apa, beliau siap keluar dari BoP itu,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia akan mencermati perkembangan situasi dalam beberapa waktu ke depan. Sikap abstain akan menjadi pilihan utama dalam forum yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. “Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar. Jadi absen, abstain ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar,” jelas Cholil.
