Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi dinamika geopolitik global dalam beberapa bulan terakhir. Ia khawatir potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga semakin nyata.
Pandangan ini disampaikan SBY melalui akun X-nya, @SBYudhoyono, pada Senin (19/1/2026). Berbekal pengalaman puluhan tahun mendalami geopolitik, perdamaian, dan sejarah peperangan, SBY mengaku cemas akan terjadinya prahara besar di dunia.
“Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir. Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga,” tulis SBY.
Ia melihat pola konflik global saat ini memiliki kemiripan dengan kondisi menjelang Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945). “Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun, saya tetap percaya hal yang sangat mengerikan ini bisa dicegah. Tapi, day by day, ruang dan waktu untuk mencegahnya menjadi semakin sempit. Situasi dunia menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini,” jelasnya.
SBY merinci kesamaan tersebut, seperti munculnya pemimpin yang haus perang, terbentuknya persekutuan negara yang saling berhadapan, pembangunan kekuatan militer besar-besaran, serta geopolitik yang memanas. “Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi,” tambahnya.
Meskipun berharap analisisnya keliru, SBY menekankan bahwa doa saja tidak cukup. Ia mengutip studi yang menyebutkan kehancuran dunia dan potensi korban jiwa mencapai lebih dari 5 miliar jika perang dunia, terutama perang nuklir, terjadi. “Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia. Tapi tidak cukup dengan doa satu, dua orang. Andaikata 8,3 milyar manusia penghuni bumi juga berdoa secara khusyuk, Tuhan tak begitu saja mengabulkan kalau manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berupaya untuk menyelamatkan dunianya,” ujar dia.
Menyikapi kekhawatiran ini, SBY mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif. Ia menyarankan diadakannya Sidang Umum PBB Darurat (Emergency UN General Assembly) yang mengundang para pemimpin dunia. Agenda utamanya adalah merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencegah krisis global berskala besar, termasuk potensi perang dunia baru.
“Saran dan usulan saya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil inisiatif mengundang para pemimpin dunia untuk berembuk di Persidangan Umum PBB yang sifatnya darurat (Emergency UN General Assembly). Agendanya adalah langkah-langkah nyata untuk mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala yang besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru,” tegasnya.
SBY menyadari keterbatasan PBB saat ini, namun ia berharap badan dunia itu tidak bersikap pasif. “Saya tahu, boleh dikata saat ini PBB tidak berdaya dan tidak berkuasa. Tetapi, janganlah sejarah mencatat PBB melakukan pembiaran dan juga doing nothing,” imbuhnya.
Ia mengakui pandangannya mungkin tidak akan didengar banyak penguasa dunia. Namun, SBY meyakini bahwa setiap upaya pasti akan membuka jalan. “Mungkin saja, seruan para pemimpin sedunia itu ‘bagai berseru di padang pasir’. Artinya, tak akan diindahkan. Tetapi, mungkin juga itu awal dari kesadaran, kehendak, dan langkah-langkah nyata dari bangsa-bangsa sedunia untuk menyelamatkan dunia yang kita cintai ini. Ingat, if there is a will, there is a way,” tuturnya.
Kondisi geopolitik global memang tengah memanas. Konflik seperti perang Rusia-Ukraina, Thailand-Myanmar, dan Israel-Palestina terus berlangsung, diperparah dengan ketegangan di Timur Tengah. Insiden penangkapan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan ambisi Presiden AS Donald Trump mencaplok Greenland yang memicu respons keras negara-negara Eropa, serta penerapan tarif tinggi oleh AS terhadap negara-negara pendukung Greenland, turut menambah kompleksitas situasi.
