Pemerintah Kabupaten Bogor menjajaki kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan sejumlah program strategis berjalan sesuai koridor hukum. Langkah ini diambil menyusul banyaknya aduan masyarakat yang diterima Pemkab Bogor selama setahun terakhir.
Audiensi dengan KPK untuk Pengawasan Program Strategis
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa audiensi dengan KPK bertujuan untuk mendapatkan pendampingan resmi dalam pelaksanaan program-program prioritas daerah. “Bahwa hari ini ada beberapa hal yang dibahas, tetapi poin pentingnya hari ini adalah kita membuka warna baru Kabupaten Bogor. Ada beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor yang kami meminta secara langsung untuk mendapatkan pendampingan resmi dari KPK,” ujar Rudy kepada wartawan di Cibinong, Selasa (20/1/2026).
Rudy menambahkan, permintaan pendampingan ini merupakan respons terhadap keluhan masyarakat. Dengan adanya pengawasan langsung dari KPK, diharapkan setiap langkah pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari potensi penyimpangan. “Jadi tidak perlu repot-repot membuat beberapa aduan, beberapa program-program strategis hari ini kita kolaborasikan bersama, meminta pendampingan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” tuturnya.
Fokus pada Pembebasan Lahan Proyek Strategis
Salah satu fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah terkait alih fungsi lahan dan rencana pengembangan sektor pertambangan. Secara spesifik, Pemkab Bogor meminta pengawasan KPK dalam proses pembebasan lahan untuk proyek jalur khusus angkutan tambang di wilayah Bogor bagian barat.
“Salah satunya adalah pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang. Kedua, jalan Rancabungur-Leuwiliang. Lalu ketiga, nanti kita akan lihat lagi beberapa program-program yang lain,” jelas Rudy.
Selain menggandeng KPK, Pemkab Bogor juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan memastikan setiap kebijakan serta pelaksanaan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Maka, pada saat didampingi, supaya langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Rudy. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap program pemerintah daerah. “Jadi kita ingin menunjukkan bahwa inilah transparansi program dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa langkah-langkah yang akan kami ambil, kami berkolaborasi bersama-sama,” pungkasnya.
