Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan komunikasi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran di tengah memanasnya gelombang demonstrasi. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan bahwa mayoritas WNI di Iran, yang sebagian besar adalah pelajar, terkonsentrasi di kota Qom dan Isfahan dan dilaporkan dalam kondisi aman.
Komunikasi Terbatas, Kewaspadaan Tetap Diperlukan
“Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima karena kebanyakan Warga Negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, laporan yang sampai ke saya tentu saja ini juga kita lihat dinamikanya, tidak banyak WNI yang terdampak,” ujar Sugiono di Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Meskipun demikian, Sugiono mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada dan terus memantau perkembangan situasi terkini. Ia juga menekankan pentingnya menghindari area demonstrasi.
“Tetapi juga kita harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, perhatikan perkembangan situasi,” tuturnya. “Menghindari tempat-tempat atau titik-titik demonstrasi.”
Persiapan Evakuasi Jika Situasi Memburuk
Menlu Sugiono telah menginstruksikan Duta Besar RI di Teheran untuk segera mempersiapkan langkah-langkah evakuasi apabila situasi di Iran memburuk dan evakuasi menjadi suatu keharusan.
“Dan saya juga sudah menyampaikan kepada dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu dilakukan,” ungkapnya. “Kalau dilihat dari situasinya tadi saya sampaikan di beberapa kota yang sebenarnya juga bukan merupakan titik-titik demonstrasi besar kita lihat perkembangannya.”
Situasi Iran Memanas, Ribuan Tewas dalam Protes
Gelombang protes anti-pemerintah di Iran dilaporkan semakin memanas, dengan angka kematian mencapai 2.000 orang dalam aksi demo besar-besaran beberapa hari terakhir. Informasi ini dilansir dari pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, yang menyalahkan ‘teroris’ atas kematian warga sipil dan personel keamanan.
Protes yang dimulai sejak 28 Desember lalu di area Grand Bazaar Teheran awalnya dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan depresiasi tajam mata uang Rial Iran. Aksi tersebut kemudian meluas ke berbagai kota dan berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis Iran.
Beberapa hari terakhir, aksi demo diwarnai kerusuhan dan kekerasan. Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk, menyatakan keterkejutannya atas meningkatnya kekerasan oleh pasukan keamanan Iran terhadap para demonstran dan menegaskan bahwa kekerasan tersebut tidak boleh berlanjut.
“Siklus kekerasan mengerikan ini tidak dapat berlanjut. Rakyat Iran dan tuntutan mereka untuk keadilan, kesetaraan, dan kebenaran harus didengar,” tegas Turk melalui juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Jeremy Laurence.
