Jakarta – Indonesia dan Australia resmi menandatangani Traktat Keamanan Bersama yang diteken langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara dan menjaga stabilitas kawasan Indopasifik.
Prabowo: Penegasan Hubungan Erat dan Komitmen Kawasan
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perjanjian keamanan bersama ini merupakan penegasan hubungan erat antara Indonesia dan Australia. Ia menekankan bahwa perjanjian ini mencerminkan tekad kedua negara untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan nasional masing-masing serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.
“Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing. Serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indopasifik,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Ia menambahkan bahwa Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan memilih membangun hubungan atas dasar saling percaya dan iktikad baik.
“Bagi Indonesia hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Prabowo. “Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar saling percaya dan iktikad baik.”
Presiden Prabowo juga menyatakan keinginan Indonesia untuk bersahabat dengan semua negara tanpa terkecuali. Ia meyakini perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan.
“Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak dan kita tidak punya musuh manapun, untuk kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan kita,” tuturnya.
Albanese: Momen Bersejarah, Indonesia Sahabat Dekat
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengapresiasi tercapainya kesepakatan Traktat Keamanan Bersama ini. Ia menilai hubungan Indonesia dan Australia kini bukan hanya sebagai mitra kerja, melainkan telah berkembang menjadi sahabat dekat.
Albanese menyebut penandatanganan ini merupakan momen bersejarah, mengingat perjanjian serupa terakhir kali dilakukan pada Desember 1995 antara PM Australia ke-24 Paul Keating dan Presiden RI Soeharto.
“Perjanjian ini mencerminkan persahabatan yang erat, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara kita di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif kita. Ini dibangun di atas sejarah kerja sama pertahanan yang dimulai sejak tiga dekade lalu pada masa pemerintahan Keating dan Soeharto, yang ditandatangani pada bulan Desember 1995,” jelas Albanese.
Ia menambahkan, “Hari ini saya sangat senang menandatangani perjanjian ini dengan Bapak Presiden. Sebuah momen bersejarah dalam hubungan negara kita dan pengakuan bahwa cara terbaik untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di kawasan kita adalah dengan bertindak bersama.”
Albanese juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo dalam memajukan keamanan kawasan. Ia menegaskan bahwa perjanjian ini menandakan hubungan Australia dan Indonesia yang lebih kuat dari sebelumnya.
“Perjanjian ini menandakan bahwa hubungan Australia dan Indonesia lebih kuat dari sebelumnya. Fakta bahwa kita menandatangani perjanjian ini hari ini adalah bukti kepemimpinan kuat Presiden Prabowo dan komitmen pribadinya untuk memajukan keamanan di kawasan kita dan bahkan di seluruh dunia,” ujarnya.
“Seperti yang telah saya katakan, perjanjian ini merupakan perpanjangan signifikan dari kerja sama keamanan dan pertahanan kita yang sudah ada. Ini menunjukkan kekuatan kemitraan kita dan kedalaman kepercayaan serta kerja sama kita. Australia dan Indonesia berbagi salah satu batas maritim terpanjang di dunia, yang secara alami menjadikan kita mitra dekat. Namun hari ini, kita lebih dari sekadar mitra; kita adalah sahabat dekat,” tegas Albanese.
Menlu Sugiono: Bukan Pakta Militer, Tapi Forum Konsultasi
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, memastikan bahwa Traktat Keamanan Bersama ini bukanlah sebuah pakta militer. Ia menjelaskan bahwa perjanjian ini merupakan hasil konsultasi kedua negara yang didasarkan pada hukum internasional dan penghormatan terhadap integritas wilayah serta kedaulatan masing-masing negara.
Sugiono mengingatkan bahwa perjanjian serupa pernah ada pada Desember 1995. Isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama akan dibahas dalam forum konsultasi.
“Ini bukan merupakan pakta, ini bukan merupakan, bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,” jelas Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan bahwa traktat ini berisi berbagai forum konsultasi bilateral maupun multilateral yang telah berjalan, serta membangun ruang dialog rutin untuk bertukar pandangan mengenai situasi keamanan dan kepentingan strategis.
Manfaat bagi Indonesia: Stabilitas dan Pembangunan
Sugiono menjelaskan bahwa posisi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika global dan regional. Stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi prasyarat penting agar agenda pembangunan dan target nasional dapat berjalan optimal.
“Kita punya kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita adalah menjaga integritas wilayah yang pertama ya, kemudian kedaulatan kita. Kemudian yang juga merupakan sesuatu yang penting dan menjadi program dari pemerintahan pimpinan oleh Pak Presiden Prabowo adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugiono.
Ia menekankan bahwa tanpa suasana yang stabil dan damai, berbagai tujuan strategis Indonesia akan sulit tercapai. Potensi konflik dan meningkatnya ketegangan justru dapat menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
“Jadi di situ saya kira kenapa kita penting untuk membuat kerja sama-kerja sama dengan negara-negara di kawasan, negara-negara di sekeliling kita supaya apa yang menjadi tujuan dan kepentingan kita itu bisa terlaksana dan tercapai,” pungkasnya.
