Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata. Ia menyatakan bahwa pengalaman menghadapi bencana alam sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga untuk penanganan yang lebih baik di masa depan.
Krisis Iklim Butuh Antisipasi Serius
“Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (21/1/2026). Pernyataan ini disampaikan saat ia membuka diskusi daring bertema Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, Direktur Meteorologi Penerbangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Achadi Subarkah Raharjo, serta Dosen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Andung Bayu Sekaranom. Diskusi dimoderatori oleh Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, dengan Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum sebagai penanggap.
Data Prediksi Bencana Perlu Jadi Perhatian
Lestari Moerdijat menyoroti bahwa berbagai ancaman bencana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah dapat diprediksi oleh para pakar dan lembaga terkait. Namun, ia menyayangkan data-data prediksi tersebut belum sepenuhnya menjadi perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan untuk diolah menjadi langkah pencegahan yang efektif.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis secara berkala dapat menjadi pijakan awal untuk mengantisipasi bencana dan meminimalkan dampaknya. Ia menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi bencana di wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, hingga pemulihan pascabencana sebagai upaya sistematis perlindungan warga negara.
BNPB Catat Ratusan Bencana Hidrometeorologi di Awal 2026
Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, melaporkan bahwa hingga awal tahun 2026, Indonesia telah mencatat 140 bencana alam, dengan dominasi bencana hidrometeorologi. Ancaman bencana ini dirasakan di hampir seluruh provinsi.
Pangarso mengingatkan pentingnya pemangku kepentingan untuk mencermati pola perubahan iklim dalam sepuluh tahun mendatang guna mengambil langkah antisipasi yang tepat. BNPB, menurutnya, terus berupaya membangun kepedulian masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana. “Saat ini, sudah dibentuk 6.150 Desa Tangguh Bencana di 20 provinsi di Indonesia,” ungkapnya.
BMKG: Bencana Hidrometeorologi Meningkat Akibat Cuaca Ekstrem
Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi dipicu oleh cuaca ekstrem. Ia mengemukakan bahwa dalam 16 tahun terakhir, bencana jenis ini menunjukkan tren peningkatan yang diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang.
Achadi menambahkan bahwa potensi bencana di Indonesia memiliki pola yang seharusnya dapat diantisipasi. Faktor pemicu cuaca ekstrem di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh monsun dan fenomena La Nina.
Mitigasi Bencana Perlu Pendekatan Holistik
Sementara itu, Dosen Geografi Lingkungan UGM, Andung Bayu Sekaranom, berpendapat bahwa cuaca ekstrem merupakan bagian dari proses meteorologi yang sulit diprediksi secara pasti. Oleh karena itu, mitigasi lebih difokuskan pada proses hidrologi, yaitu bagaimana manusia mengendalikan aliran air.
Andung menjelaskan bahwa pendekatan anticipatory action atau tindakan antisipatif sebelum bencana terjadi sangat krusial. Pendanaan untuk tindakan ini juga harus disiapkan sebelum bencana melanda.
Direktur Yayasan Skala Indonesia, Trimalaningrum, menambahkan bahwa cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi, merespons, dan pulih. Ia menyoroti tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat terhadap sistem peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
“Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting,” ujar Trimalaningrum, menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk kesiapsiagaan bencana.
